News

Dugaan Jual Beli Proyek APBD 2025 Mencuat, AMPB Siap Kepung DPU -TR Pemalang

×

Dugaan Jual Beli Proyek APBD 2025 Mencuat, AMPB Siap Kepung DPU -TR Pemalang

Sebarkan artikel ini

Dugaan Jual Beli Proyek APBD 2025 Mencuat, AMPB Siap Kepung DPU -TR Pemalang

RABN.CO.ID, PEMALANG – Aroma busuk pengelolaan anggaran daerah kembali mencuat di Kabupaten Pemalang. Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu (AMPB) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 15 Desember 2025, di depan Kantor DPU Kabupaten Pemalang, menyusul kuatnya dugaan praktik jual beli paket proyek fisik dalam Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025.Sabtu (13/12/25).

AMPB menilai praktik tersebut bukan lagi isu liar, melainkan indikasi sistemik yang merusak tata kelola keuangan daerah dan mencederai kepentingan publik. Dugaan transaksi proyek yang sarat kepentingan dinilai hanya menguntungkan segelintir elit, sementara kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi korban.

Sekitar 300 massa aksi dijadwalkan turun ke jalan mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, dengan membawa mobil komando, spanduk, dan alat peraga lainnya. Aksi ini menjadi bentuk perlawanan rakyat terhadap dugaan permainan kotor anggaran yang terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penindakan serius.

AMPB secara tegas menuntut Kepala DPU Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak yang diduga terlibat untuk bertanggung jawab secara terbuka. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum agar tidak menutup mata terhadap indikasi penyimpangan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Jika dugaan ini dibiarkan, maka DPRD dan pemerintah daerah patut dipertanyakan keberpihakannya. APBD bukan bancakan elit, tapi uang rakyat,” tegas AMPB dalam pernyataannya.

AMPB menegaskan aksi akan berlangsung damai, namun tegas dan berkelanjutan hingga ada langkah konkret berupa audit menyeluruh, transparansi proyek, dan penindakan hukum terhadap oknum yang terbukti terlibat.

Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat Pemalang tidak lagi mau dibungkam, dan siap mengawal penggunaan anggaran daerah agar tidak terus dikorbankan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. (Red/Fdl)

Editor : Sofid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *