FPS Siap Kukuhkan Anggota Baru, Jejak Kinerja Lama Nyaris Tak Terbaca
RABN.CO.ID, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali mengukuhkan Forum Pemalang Sehat (FPS) untuk masa bakti 2025–2030. Namun di balik seremoni pengukuhan yang dijadwalkan Selasa, 16 Desember 2025 di ruang Lingga Hotel Regina Jl.Raya Pantura Petarukan KM 6 No.10 Pemalang, pukul : 13.00.WIB, muncul pertanyaan mendasar: apa saja hasil konkret FPS periode sebelumnya dan ke mana arah kerja forum itu selama ini.(15/12/2025)
Dokumen undangan yang diterbitkan hanya memuat agenda pengukuhan, tanpa menyertakan laporan evaluasi kinerja forum lama. Tidak ada paparan capaian, indikator keberhasilan, maupun penjelasan terbuka terkait program yang telah dijalankan.
Penelusuran di sejumlah kanal resmi pemerintah daerah menunjukkan minimnya publikasi mengenai output FPS periode sebelumnya. Informasi tentang rekomendasi kebijakan, laporan kegiatan, hingga dampak nyata di tingkat desa dan kelurahan nyaris tak ditemukan. Padahal, forum ini seharusnya menjadi motor penggerak lintas sektor dalam isu kesehatan lingkungan, sanitasi, dan kualitas hidup warga.
Kondisi di lapangan juga memunculkan kontras. Persoalan klasik seperti pengelolaan sampah, kualitas sanitasi permukiman, ruang terbuka hijau, hingga perilaku hidup bersih masih menjadi keluhan warga di berbagai titik. Masalah-masalah itu terus berulang, meski FPS telah berjalan bertahun-tahun.
Seorang pemerhati kebijakan publik di Pemalang menyebut FPS selama ini lebih sering hadir sebagai “forum rapat” ketimbang instrumen perubahan. “Strukturnya ada, undangannya rutin, tapi dampaknya sulit dirasakan masyarakat. Ini problem akuntabilitas,” ujarnya.
Sorotan lain tertuju pada transparansi. Hingga kini, tidak ada laporan evaluasi terbuka yang menjelaskan apakah rekomendasi FPS pernah diadopsi menjadi kebijakan daerah, atau sekadar berhenti sebagai dokumen internal. Ketertutupan ini membuka ruang spekulasi bahwa forum berjalan tanpa mekanisme kontrol publik yang memadai.
Pengukuhan FPS 2025–2030 semestinya menjadi momentum koreksi total, bukan sekadar pergantian kepengurusan. Pemerintah daerah didesak membuka arsip kinerja periode sebelumnya, mempublikasikan capaian dan kegagalan, serta menyusun target baru yang terukur dan dapat diawasi publik.
Tanpa langkah itu, FPS berisiko kembali menjadi simbol administratif: ada di atas kertas, aktif dalam seremoni, tetapi absen dalam perubahan nyata. Di tengah persoalan kesehatan lingkungan yang kian kompleks, Pemalang tak kekurangan forum—yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan keberanian untuk dievaluasi.
Pada akhirnya, tanggung jawab FPS tidak berhenti pada jajaran pengurus forum, melainkan bermuara pada kepala daerah sebagai pemegang mandat politik dan pengendali arah kebijakan.
Tanpa perintah tegas, target terukur, serta keberanian membuka evaluasi kinerja ke publik, FPS hanya akan menjadi perpanjangan birokrasi yang aman dari kritik. Publik berhak menagih bukan sekadar pengukuhan, tetapi hasil. Jika lima tahun ke depan wajah kesehatan lingkungan Pemalang tetap stagnan, maka kegagalan itu bukan sekadar kegagalan forum—melainkan kegagalan kepemimpinan.(Red/RS)
Editor; Sofid
