RABN.CO.ID, KAB. TASIK – Acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2029 berlangsung dengan penuh khidnat pada Senin, 2 September 2024.
Sebanyak 50 wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum pada 14 Februari lalu, resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Pengadilan Tasikmalaya, Pandu Kesuma Harahap. Momen sakral ini, meski tampak khidmat, tidak lepas dari sorotan publik yang melibatkan aksi demonstrasi massa.
Di luar Gedung Bupati Tasikmalaya, kerumunan massa yang mengidentifikasi diri sebagai Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menggelar unjuk rasa. Mereka menuntut agar DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik serta memprioritaskan kepentingan rakyat.
Salah seorang orator dalam aksi tersebut dengan lantang menyatakan, “Para wakil rakyat harus berpihak kepada rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Berdasarkan laporan SPI oleh KPK, Kabupaten Tasikmalaya memiliki angka 72 persen, menandakan daerah ini rentan terhadap korupsi.”
Ketegangan sempat meningkat ketika para demonstran berusaha memasuki Gedung DPRD. Konfrontasi antara massa dan aparat penegak hukum (APH) yang berjaga terjadi, dengan aksi saling dorong yang tak terhindarkan. Suasana mulai mereda setelah perwakilan DPRD turun tangan dan bertemu dengan para mahasiswa.
Namun, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Sekitar setengah jam setelah massa pertama membubarkan diri, aksi serupa kembali berlangsung. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan gerbang Gedung Bupati. Sama seperti aksi sebelumnya, suasana sempat memanas saat mahasiswa mencoba mendekati Gedung Bupati, namun dihalangi oleh APH dan Satpol PP.
Akhirnya, diskusi antara anggota DPRD dan mahasiswa yang memprotes berhasil dilakukan untuk meredakan ketegangan. Beberapa aspirasi penting disampaikan, termasuk harapan agar anggota DPRD baru memegang amanah mereka dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa juga menyoroti angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, menuntut perbaikan yang lebih signifikan.
Dengan serangkaian aksi ini, tampaknya masa depan DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan penuh tantangan, mengingat tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja wakil rakyat mereka
