Presidium Gunung Slamet Dorong Status Taman Nasional, DPRD Pemalang Nyatakan Dukungan
RABN.CO.ID, PEMALANG – Presidium Gunung Slamet menuju Taman Nasional menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Pemalang dan sejumlah instansi terkait pada Senin, 9 Februari 2026.
Audiensi yang berlangsung di Balai Rakyat Gedung DPRD Pemalang itu bertujuan mendorong percepatan penanganan kerusakan hutan lindung di lereng Gunung Slamet serta mengusulkan perubahan status Gunung Slamet menjadi taman nasional.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.10 hingga 14.25 WIB tersebut diikuti sekitar 30 orang peserta.
Presidium dipimpin oleh Andi Rustono, dengan koordinator lapangan Dicky JR dan Sigit N. Pamungkas.
Sejumlah spanduk dibentangkan dalam audiensi, di antaranya bertuliskan “Selamatkan Gunung Slamet” dan “Presidium Gunung Slamet Menjadi Taman Nasional”.
DPRD Nyatakan Dukungan
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. Martono, S.IP., menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh usulan Gunung Slamet dijadikan taman nasional sebagai langkah strategis pelestarian lingkungan.
“Pertemuan ini menjadi ruang berbagi informasi dan aspirasi.
DPRD mendukung Gunung Slamet menjadi taman nasional untuk menjaga kelestarian alam,” kata Martono.
Ia menambahkan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui Komisi B hingga ke tingkat provinsi.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Pemalang H.M. Wardoyo, S.E., serta anggota Komisi B Arif Lukman Muslim, S.H., M.Kn., yang turut hadir dalam audiensi tersebut.
Kerusakan Hutan dan Bencana Jadi Sorotan
Ketua Presidium Gunung Slamet menuju Taman Nasional, Andi Rustono, mengungkapkan bahwa kondisi Gunung Slamet saat ini tidak baik-baik saja.
Ia menyoroti maraknya penebangan liar, aktivitas tambang, serta lemahnya pengawasan yang berdampak pada meningkatnya bencana alam.
“Banyak wilayah di Pemalang terdampak banjir bandang, longsor, hingga kerusakan infrastruktur. Salah satu pemicunya adalah kerusakan hutan lindung di lereng Gunung Slamet,” ujar Andi.
Ia menyebutkan, sekitar 35 ribu hektare lahan pertanian di Kabupaten Pemalang bergantung pada sumber air dari Gunung Slamet.
Karena itu, keberlanjutan ekosistem gunung menjadi kepentingan bersama lintas wilayah.
Presidium juga menyoroti persoalan pengelolaan lahan di kaki Gunung Slamet. Perwakilan ADM APH Kabupaten Pemalang, Uum Maksum, menjelaskan bahwa sebagian lahan seluas sekitar 1,1 hektare sudah tidak lagi dikelola Perhutani dan kini dimanfaatkan masyarakat.
Namun, kewenangan pengelolaan kawasan Gunung Slamet secara keseluruhan berada di wilayah APH Pekalongan Barat.
Tolak Proyek Panas Bumi
Selain mendesak status taman nasional, Presidium Gunung Slamet juga secara tegas menolak rencana pembangunan proyek panas bumi (geothermal) di Gunung Slamet yang direncanakan melalui PT Kultura Energi pada tahun ini.
“Kami meminta DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan penolakan ini kepada Bupati dan Gubernur.
Proyek tersebut berpotensi memperparah kerusakan lingkungan,” kata Andi.
Presidium juga mengkritisi lemahnya respons pemerintah daerah dan BPBD dalam penanganan bencana, termasuk minimnya rilis resmi dan pendampingan pascabencana di wilayah terdampak.
Pendaki dan Jalur Air
Dalam audiensi tersebut, Presidium menekankan perlunya seleksi ketat terhadap pendaki Gunung Slamet. Menurut mereka, tidak semua pendaki memiliki etika dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Banyak yang naik hanya untuk konten, bukan untuk mencintai alam. Bahkan jalur pendakian kini berubah menjadi jalur aliran air saat hujan,” ujar Andi.
Kesimpulan Audiensi
Audiensi menghasilkan sejumlah poin utama, antara lain:
DPRD Kabupaten Pemalang mendukung Gunung Slamet dijadikan taman nasional.
Penolakan terhadap proyek panas bumi di Gunung Slamet.
Perlunya seleksi ketat pendaki dan penataan jalur pendakian.
Dorongan kepada pemerintah daerah dan provinsi untuk mengambil langkah tegas dalam perlindungan Gunung Slamet.
Seluruh rangkaian kegiatan audiensi berlangsung aman dan kondusif.
(Red-Tim Liputan).
Red: Sofid
