Jaga Kondusifitas, Panitia HUT RI ke-81 Pemalang Didesak Beri Klarifikasi soal Baliho Bupati Nonaktif Anom Widiantoro
RABN.CO.ID, SEMARANG –Kemerdekaan semestinya menjadi panggung bagi merah putih, bukan panggung bagi tafsir politik. Namun, di tengah semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah,keberadaan baliho bergambar Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro yang tersandung OTT (28/7) dan telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),justru memantik kegaduhan ditengah masyarakat.Selasa (18/8/2026)
Sejumlah warga mendesak panitia HUT RI ke-81 dan pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka: mengapa baliho tersebut masih terpasang ketika kepala daerah bersangkutan sedang menjalani proses hukum dan pemerintahan daerah telah berjalan dengan mekanisme pelaksana tugas (Plt)?
Pertanyaan itu bukan berarti meminta masyarakat menghakimi. Justru sebaliknya, publik mengingatkan agar seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah sekaligus menjaga kepatutan ruang publik.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih sensitif.
Secara hukum, status tersangka tidak otomatis menghapus kedudukan seseorang sebelum ada mekanisme pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Tetapi ruang publik tidak hanya berbicara soal legalitas.
Ada pula soal etika, kepantasan, simbol, dan pesan yang diterima masyarakat.
Lantas, apakah baliho tersebut sekadar atribut seremonial? Ataukah ada pertimbangan lain yang belum diketahui publik?
Pertanyaan sederhana itu seharusnya tidak dijawab dengan diam.
Sebab ketika sebuah simbol menimbulkan kegaduhan, klarifikasi menjadi jauh lebih sehat daripada membiarkan masyarakat mengisi ruang kosong dengan prasangka.
Peringatan kemerdekaan bukan momentum untuk mempertontonkan kebingungan administrasi maupun tarik-menarik kepentingan. HUT RI seharusnya menghadirkan merah putih sebagai simbol persatuan, bukan membuat warga sibuk menebak siapa yang sebenarnya sedang ditonjolkan.
Publik pun mendesak panitia melakukan evaluasi terhadap seluruh materi publikasi dan atribut kegiatan. Bukan untuk menghapus seseorang dari sejarah, melainkan memastikan perayaan kemerdekaan tidak berubah menjadi arena polemik baru.
Merah putih membutuhkan ketenangan. Panitia membutuhkan keterbukaan. Dan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan.
Kini bola berada di tangan panitia: klarifikasi sederhana dapat meredakan kegaduhan.
Sebaliknya, diam justru berpotensi membuat satu baliho berbicara lebih keras daripada seluruh pidato kemerdekaan.
Dan ironisnya, jika semangat kemerdekaan adalah keberanian menyampaikan kebenaran, jangan sampai merah putih berkibar tinggi, tetapi keberanian memberi klarifikasi justru berkibar setengah tiang.
(Red/Frj)
Editor: Sofid
