Aksi Demo Turun Kejalan Gagal, Niat Bongkar Dugaan Korupsi di DPU-TR Pemalang Jangan Setengah Hati
RABN.CO.ID, PEMALANG – Aksi demonstrasi senin 15/12/2025 yang diklaim sebagai upaya pembongkaran dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Pemalang ,kuatnya dugaan praktik jual beli Proyek fisik dalam Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025, batal terlaksana. Massa tak kunjung turun, orasi tak terdengar, dan isu yang sempat menghangat kembali terancam mendingin.
Namun kegagalan aksi turun ke jalan justru menelanjangi persoalan utama: benarkah ada niat serius membuka dugaan penyimpangan, atau sekadar gertak sambal?
Dugaan korupsi di tubuh DPU-TR Pemalang bukan cerita kemarin sore. Proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah berulang kali disorot karena kualitasnya dipertanyakan. Jalan cepat rusak, bangunan retak sebelum usia, dan perencanaan yang tampak asal jadi.
Pola ini terus berulang, seolah kesalahan teknis adalah nasib, bukan indikasi masalah sistemik.
Gagalnya aksi demo turun kejalan memunculkan spekulasi. Tekanan publik melemah sebelum benar-benar dimulai.
Di daerah, skenario semacam ini kerap terjadi: isu dilempar ke permukaan, lalu dibiarkan mati perlahan. Aparat diminta “mendalami”, pejabat berjanji “mengevaluasi”, sementara waktu bekerja menumpulkan ingatan publik.
Pemerintah daerah tak bisa berlindung di balik kegagalan demonstrasi.
Niat membongkar dugaan korupsi tak boleh bergantung pada ramai atau sepinya massa.
Transparansi adalah kewajiban, bukan reaksi terhadap tekanan jalanan.
Audit internal yang tertutup dan selektif hanya akan memperpanjang kecurigaan.
Aparat penegak hukum pun diuji. Dugaan korupsi di sektor infrastruktur bukan sekadar pelanggaran administrasi.
Ia menyangkut uang rakyat dan keselamatan publik. Penyelidikan yang serius semestinya menyisir proses lelang, alur anggaran, hingga kemungkinan konflik kepentingan antara pejabat dan penyedia jasa.
Pemalang tak kekurangan slogan antikorupsi.
Yang langka adalah keberanian menindak.
Aksi demo boleh gagal, tapi upaya membongkar dugaan korupsi tak boleh ikut dikandaskan.
Jika niat itu setengah hati, publik akan mencatatnya sebagai bagian dari masalah—bukan solusi.(Tim liputan)
Editor: Sofid
