APBD Jangan Jadi Panggung Vlog – Rp36 Juta di Pemalang: Ketika Kamera Menyala, Kepekaan Justru Padam
RABN.CO.ID, SEMARANG – 1 April 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang Jawa Tengah,kini menjadi sorotan. Bukan karena inovasi pelayanan publik atau terobosan kebijakan yang mengubah nasib masyarakat, melainkan karena sebuah konten video blog. Vlog, yang di era media sosial identik dengan personal branding dan pencitraan digital, tiba-tiba masuk ke ruang kebijakan publik dengan harga yang membuat publik mengernyitkan dahi.
Kadang masalah Pemerintah Daerah tidak dimulai dari angka besar. Ia dimulai dari keputusan kecil yang terasa keliru.Rp36 juta.
Bukan triliunan.
Bukan proyek raksasa.
Hanya rencana anggaran video vlog.
Namun justru dari angka kecil itu, publik melihat sesuatu yang lebih besar: cara kekuasaan memaknai uang rakyat.
Kegaduhan muncul setelah rencana anggaran pembuatan 15 video vlog Diskominfo Pemalang viral.
Klarifikasi segera datang. Bukan satu video, melainkan paket produksi. Belum dilaksanakan. Sedang ditinjau ulang.
Penjelasan administratif selesai.
Tetapi pertanyaan moral baru dimulai.
Mengapa akal sehat selalu datang belakangan?
Mengapa evaluasi baru bergerak setelah kritik berdatangan?
Mengapa publik harus ribut dulu agar prioritas terlihat?
Rakyat tidak sedang menghitung pembagian Rp36 juta menjadi Rp2,4 juta per video. Ini bukan soal matematika. Ini soal empati anggaran.
Di tengah tuntutan efisiensi, ketika masyarakat berharap belanja daerah menyentuh kebutuhan nyata, pemerintah justru tampak sibuk menyiapkan konten.
Kamera disiapkan.
Konsep dibuat.
Produksi dirancang.
Sementara pertanyaan paling dasar tertinggal: apakah ini benar-benar perlu?
Birokrasi sering berlindung di balik prosedur.
Semua ada aturannya.
Semua ada dokumennya.
Semua masuk sistem.
Tetapi publik tahu, sesuatu yang legal belum tentu logis.
APBD bukan sekadar tabel angka. Ia adalah cermin prioritas. Ia menunjukkan apa yang dianggap penting oleh pemerintah. Dan ketika yang muncul lebih dulu adalah vlog, pesan yang tertangkap sederhana: pencitraan terasa lebih siap dibanding kebutuhan nyata.
Klarifikasi bahwa program belum dijalankan memang menenangkan. Tapi justru di situlah ironi bekerja. Jika sebuah anggaran harus viral lebih dulu untuk diperiksa ulang, maka yang bermasalah bukan reaksinya — melainkan refleks kebijakannya.
Karena kebijakan yang sehat seharusnya lolos uji akal sehat sebelum lolos sistem.
Publik tidak anti komunikasi pemerintah.
Informasi tetap penting.
Transparansi tetap perlu.
Tetapi rakyat berhak bertanya: apakah semua komunikasi harus diproduksi seperti konten media sosial?
Apakah APBD kini harus bersaing dengan algoritma?
Masalahnya bukan pada vlog. Masalahnya pada momentum. Pada rasa. Pada sensitivitas.
Ketika warga masih berbicara tentang kebutuhan dasar, anggaran yang beraroma kosmetik terasa seperti pemerintah yang sibuk mencari sudut pencahayaan terbaik, sementara rakyat masih mencari kepastian.
Pemalang hari ini tidak sedang ribut soal Rp36 juta. Pemalang sedang belajar satu pelajaran lama: kepercayaan publik tidak runtuh karena angka besar, tetapi karena keputusan kecil yang terasa tidak peka.
Rakyat tidak menuntut pemerintah sempurna.
Mereka hanya ingin satu hal sederhana — urutan prioritas yang masuk akal.
Dahulukan yang penting.
Tunda yang tidak mendesak.
Gunakan uang rakyat seolah itu uang sendiri.
Karena APBD bukan panggung pertunjukan.
Ia bukan studio produksi.
Ia bukan ruang pencitraan.
Ia adalah amanah.
Dan ketika anggaran lebih cepat menyalakan kamera daripada menyalakan kepekaan, yang terekam bukan keberhasilan komunikasi pemerintah — melainkan jarak yang makin lebar antara kekuasaan dan rakyatnya.
(Red/Frj)
Editor: Sofid
