Bijak Dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah,Kunci Partisipasi Masyarakat Yang Membangun
RABN.CO.ID, JATENG – Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ( Pemprov Jateng ) merupakan salah satu entitas pemerintahan daerah tingkat provinsi di Indonesia yang memiliki cakupan wilayah cukup luas dan beragam, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota,total 35 daerah otonom ini bagian integral dalam pembangunan dan pelayanan publik di bawah koordinasi Pemprov Jateng,(16/7/2025)
Pemerintah jangan demam apalagi alergi saat dikritisi awak media.
Dalam kehidupan berdemokrasi, kritik adalah salah satu elemen penting yang menandakan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kota termasuk (Pemerintah Kabupaten Pemalang), tentu tidak luput dari sorotan publik.
Namun, penting untuk membedakan antara kritik yang membangun dengan sikap menghakimi (menjustice) yang justru bisa memperkeruh suasana.
Mengkritik kinerja Pemkab maupun Pemkot adalah hal wajar. Misalnya, ketika pelayanan publik dianggap lambat, proyek infrastruktur terlambat selesai, atau kebijakan dianggap tidak berpihak pada rakyat, masyarakat berhak menyampaikan pendapat. Bahkan, kritik yang tajam pun dapat menjadi cambuk positif bagi para pejabat untuk berbenah diri.
Namun, yang patut dihindari adalah kecenderungan untuk langsung menjustice, menghakimi seolah-olah semua yang dilakukan pemerintah adalah salah. Tanpa data, tanpa klarifikasi, tanpa ruang dialog.
Ketika opini berubah menjadi tudingan sepihak, maka bukan lagi kritik sehat yang terbangun, melainkan polarisasi dan prasangka.
Sikap bijak adalah ketika masyarakat tetap kritis namun obyektif. Misalnya, menanyakan transparansi anggaran, meminta laporan kemajuan pembangunan, atau mengusulkan solusi atas permasalahan yang ada. Ini adalah bentuk partisipasi publik yang bertanggung jawab.
Sebaliknya, menyebarkan opini miring tanpa dasar, membangun narasi kebencian, atau menyamaratakan semua aparat Pemkab maupun Pemkot sebagai korup dan tidak becus, bukanlah bentuk kontrol sosial yang sehat. Ini justru bisa merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Sudah saatnya kita dewasa dalam menyampaikan kritik. Pemerintah juga perlu membuka diri jangan demam apalagi alergi terhadap awak media saat dikritisi, bukan anti-kritik.
Tapi masyarakat pun harus memahami, bahwa membangun daerah bukan hal instan dan tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua pihak.
Kritik boleh. Bahkan harus. Tapi menghakimi? Jangan.
Mari kawal kinerja pemerintah dengan akal sehat, bukan dengan emosi sesaat.(Redf)
Editor: Sofid
