Damkar Pemalang Desak Pemerintah dan DPRD Segera Realisasikan Pembangunan Pos Damkar di Bodeh
RABN.CO.ID, PEMALANG – 8 Oktober 2025 — Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pemalang kembali mendorong percepatan pembangunan Pos Damkar di Kecamatan Bodeh. Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Damkar, Nurokhman, yang menilai keberadaan pos tersebut sangat mendesak untuk meningkatkan pelayanan dan kecepatan tanggap di wilayah tenggara Pemalang.
Menurut Nurokhman, Kecamatan Bodeh merupakan salah satu wilayah dengan jarak tempuh terjauh dari pos Damkar terdekat. Hal ini menyebabkan petugas sering kali terlambat tiba di lokasi saat terjadi kebakaran. “Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD bisa segera mengakomodasi usulan pembangunan Pos Damkar di Bodeh. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keselamatan masyarakat,” ujarnya, Rabu (8/10).
Pelayanan Publik yang Belum Merata
Hingga kini, sebagian wilayah Kabupaten Pemalang, terutama di daerah tenggara Pemalang, masih belum terjangkau layanan pemadam kebakaran secara optimal. Kondisi geografis dan minimnya pos menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kecepatan respon.
Nurokhman menegaskan, pemerataan fasilitas dan personel Damkar merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan masyarakat. “Pemerataan pos Damkar harus menjadi perhatian serius, karena setiap menit sangat berharga dalam situasi darurat kebakaran,” tambahnya.
Warga Berharap Ada Perhatian Nyata
Masyarakat di Kecamatan Bodeh menyambut baik inisiatif Damkar dan berharap pemerintah daerah tidak menunda lagi realisasi pembangunan tersebut. Salah seorang warga Bodeh menuturkan, selama ini warga sering kali menghadapi kesulitan ketika terjadi kebakaran karena harus menunggu petugas datang dari jarak yang cukup jauh.
“Damkar bekerja dengan risiko tinggi. Pemerintah seharusnya memberi dukungan lebih, bukan hanya pujian,” ujarnya.
Ujian Komitmen Pemerintah dan DPRD
Pengamat kebijakan publik menilai, usulan pembangunan Pos Damkar Bodeh bisa menjadi tolak ukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan DPRD Pemalang dalam memastikan pemerataan pelayanan publik. Jika usulan ini terus tertunda, dikhawatirkan masyarakat di wilayah timur akan tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap bencana kebakaran.
DPRD juga diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui kebijakan anggaran. “Realisasi Pos Damkar ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warganya,” ujarnya.
Kehadiran Pos Damkar di Bodeh diharapkan menjadi langkah konkret menuju pelayanan publik yang lebih merata dan responsif. Kini, masyarakat menunggu bukti nyata dari Pemkab dan DPRD Pemalang dalam rapat pembahasan anggaran.(Nizami/Mano)
