Editorial: Cermin Buram Dunia Pendidikan di Bawah Bayang – Bayang Kekuasaan.
RABN.CO.ID, PEMALANG –Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang suci bagi lahirnya generasi cerdas dan berintegritas,kini perlahan tercemar oleh bayang-bayang kekuasaan. Praktik interfensi politik, titipan jabatan,dan permainan proyek pendidikan mulai menjadi rahasia umum yang membungkam para pendidik.
Kini kembali menjadi sorotan tajam. Di balik berbagai program yang diklaim sebagai upaya peningkatan mutu, masih bergentayangan praktik-praktik yang mencoreng marwah pendidikan: pungutan liar, penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), kegiatan seremonial yang tidak efisien, serta dugaan permainan kotor dalam pengelolaan program dan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).
Fenomena ini menunjukkan bahwa wajah pendidikan Pemalang belum benar-benar lepas dari cengkeraman kepentingan pribadi dan birokratis. Ironis, karena dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng moral, bukan arena transaksi dan pencitraan.(20/10)
Dunia Pendidikan yang Dikorbankan oleh Praktik-Praktik Lama
Praktik pungli yang dikemas dengan istilah “sumbangan sukarela” telah menjadi rahasia umum. Orang tua siswa sering kali tak punya pilihan selain membayar, karena khawatir anaknya diperlakukan berbeda. Sementara guru dan kepala sekolah berada dalam posisi sulit: di satu sisi terikat sistem, di sisi lain menghadapi tekanan moral dan sosial.
Tidak kalah mengkhawatirkan adalah praktik penjualan LKS di sekolah-sekolah. Padahal, pemerintah telah melarang secara tegas segala bentuk komersialisasi buku pelajaran di sekolah negeri. Namun, praktik ini seakan dilegalkan oleh kebiasaan dan dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan berarti. Akibatnya, pendidikan berubah menjadi pasar yang menguntungkan segelintir pihak.
Seremonialisme dan Inefisiensi Anggaran
Dindikbud Pemalang juga dinilai terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial: peluncuran program, rapat besar, lomba, dan festival. Semua tampak megah di permukaan, tetapi belum tentu menyentuh akar masalah di lapangan.
Ketika anggaran pendidikan lebih banyak tersedot untuk seremoni ketimbang peningkatan mutu pembelajaran, maka yang terjadi hanyalah kemasan tanpa isi. Banyak sekolah di pelosok masih kekurangan fasilitas, sementara guru honorer tetap berjuang di bawah garis kesejahteraan.
Pendidikan seharusnya menjadi investasi masa depan, bukan panggung pertunjukan birokrasi.
Budaya Takut dan Hilangnya Integritas
Lebih dalam lagi, muncul dugaan adanya praktik-praktik transaksional dalam pengelolaan program, proyek, dan jabatan. Siapa yang dekat dengan kekuasaan mendapat posisi strategis; siapa yang kritis, tersingkir.
Budaya semacam ini melahirkan ketakutan dan apatisme di kalangan tenaga pendidik. Pengawasan internal pun tampak kehilangan taringnya. Akibatnya, penyimpangan terus berulang, tanpa ada keberanian dari dalam sistem untuk melakukan koreksi.
Seruan untuk Bertindak
Pendidikan Pemalang membutuhkan langkah tegas, bukan basa-basi. Pemerintah daerah, bersama aparat penegak hukum, harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, mekanisme program, dan kebijakan rotasi jabatan di lingkungan Dindikbud.
Transparansi harus menjadi prinsip, bukan jargon. Guru dan kepala sekolah yang berintegritas perlu dilindungi dan diberi ruang untuk bersuara tanpa takut akan intimidasi. Dan yang tak kalah penting, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan agar tidak ada lagi ruang gelap bagi praktik-praktik kotor di dunia pendidikan.
Kembali ke Hakikat Pendidikan
Pendidikan bukan alat politik, bukan ruang bisnis, dan bukan tempat mencari keuntungan. Ia adalah medan perjuangan moral untuk mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Jika pendidikan sudah ternodai oleh kepentingan dan penyimpangan, maka sesungguhnya kita sedang menghancurkan masa depan daerah ini dengan tangan kita sendiri.
Keberanian Pemimpin tertinggi Pemerintah Daerah diuji,kemampuan melakukan “pembersihan besar-besaran” di dunia pendidikan. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa di tengah gempita program dan seremoni, nilai kejujuran dan tanggung jawab telah terkubur di ruang kelas yang penuh retakan.
Jika dunia pendidikan sudah kotor oleh kepentingan, maka kita sedang menyiapkan generasi yang terbiasa hidup dalam ketidakjujuran.
Sudah saatnya Kabupaten Pemalang menatap cermin dan membersihkan dirinya dari lumpur kepentingan. Karena bila pendidikan dibiarkan terus gelap, maka masa depan daerah ini akan ikut padam — bukan oleh ketidaktahuan, tapi oleh pengkhianatan terhadap nilai yang seharusnya dijaga bersama.(Tim liputan)
Editor : Sofid
