Editorial: Ketika ke TPS Wajib Hadir, Bencana Cukup Diwakili, Satire Kepemimpinan di Negeri Ini
RABN.CO.ID, SEMARANG – 28 Januari 2026 — Negara ini tegas dalam satu urusan: mencoblos tidak boleh diwakilkan. Rakyat harus datang sendiri ke TPS, berdiri di antrean, mencelupkan jari ke tinta, lalu pulang dengan keyakinan bahwa partisipasi mereka menentukan arah kekuasaan.
Namun ketegasan itu mendadak lentur ketika bencana datang.
Saat banjir bandang, longsor, dan angin kencang menyapu rumah dan harapan warga, kehadiran justru menjadi hal yang paling mudah diwakilkan. Tidak dengan langkah kaki, tetapi dengan pernyataan resmi. Tidak dengan tatap muka, melainkan dengan unggahan media sosial.
Ironisnya, pejabat tetap hadir penuh disiplin saat pesta politik. Ke TPS datang tepat waktu, difoto dari berbagai sudut, disertai senyum yang rapi dan kemeja yang disetrika sempurna. Tapi ketika rakyat berkubang lumpur dan tidur di tenda darurat, kehadiran fisik mendadak dianggap tidak terlalu esensial. Cukup diwakilkan.
Di sinilah logika publik terasa terbalik.
Untuk memilih pemimpin, rakyat tak boleh diwakili.
Untuk menyapa rakyat yang menderita, pemimpin justru merasa boleh diwakilkan.
Bencana, rupanya, hanya dipahami sebagai laporan. Angka korban, jumlah rumah rusak, estimasi kerugian. Semua rapi dalam tabel dan paparan. Sayangnya, bau lumpur, tangis anak-anak, dan trauma para ibu tak pernah masuk dalam presentasi resmi.
Yang datang paling awal ke lokasi bukan mereka yang punya kewenangan, melainkan mereka yang punya empati. Relawan, warga sekitar, aparat lapangan—orang-orang yang tak pernah mencalonkan diri, tak punya baliho, dan tak menunggu tepuk tangan.
Sementara itu, sebagian pejabat cukup hadir sebagai narasi: “pemerintah terus memantau”, “penanganan berjalan optimal”, dan kalimat klasik lainnya yang terdengar meyakinkan dari kejauhan, namun terasa kosong dari dekat.
Padahal, bencana adalah momen paling jujur untuk menilai kepemimpinan. Di sanalah terlihat siapa yang berani kotor, siapa yang memilih aman. Siapa yang datang karena mandat, dan siapa yang hanya hadir ketika kamera tersedia.
Rakyat tidak menuntut keajaiban. Mereka tidak meminta janji baru. Mereka hanya ingin pemimpinnya berdiri di tempat yang sama—di lumpur yang sama, di udara pengungsian yang sama, di tengah duka yang sama.
Jika ke TPS rakyat tak boleh diwakilkan, maka kehadiran pejabat di tengah bencana seharusnya juga tidak cukup diwakilkan.
Sebab kekuasaan bukan diuji saat tinta menempel di jari,
melainkan saat pemegang mandat berani menempelkan kakinya di tanah yang sedang terluka.(Red/MF)
Editor:Sofid
