Hasil Pilkada 2024,Belum Genap Satu Tahun,Tujuh Kepala Daerah Terjerat OTT – KPK
RABN.CO.ID, PEMALANG – 22 Januari 2026 – Gelombang Operasi Tangkap Tangan [OTT] Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] kembali menghantam kepala daerah. Ironisnya, belum genap satu tahun menjabat,sejak dilantik pada awal 2025, sedikitnya tujuh kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia,hasil Pilkada 2024 telah terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan terbaru yang menghebohkan publik terjadi pada 19 Januari 2026 terhadap Wali Kota Madiun MD dan Bupati Pati SDW, menambah daftar panjang pejabat yang gagal menjaga integritas.
Tujuh kepala daerah ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan kronologi penangkapan sebagai berikut:
•Bupati Kolaka Timur, AA, Tersangka pertama, ditangkap pada 8 Agustus 2025 atas suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
•Gubernur Riau, AW, Ditangkap 3 November 2025 karena pemerasan dan gratifikasi.
•Bupati Ponorogo, SS , Terjerat pada 7 November 2025 terkait gratifikasi dari pemodal politik Pilkada 2024.
•Bupati Lampung Tengah, AW , Ditangkap 10 Desember 2025 atas korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi.
•Bupati Bekasi, AKK, Ditetapkan tersangka 18 Desember 2025 karena suap ijon proyek.
•Wali Kota Madiun, MD, Ia diduga menerima suap proyek dan menyalahgunakan dana CSR, dalam operasi Tangkap Tangan tersebut,uang ratusan juta rupiah telah di amankan oleh KPK sebagai barang bukti.
•Bupati Pati, SDW Bersama tiga kepala desa, terlibat pemerasan pengisian jabatan Perangkat desa hingga kecamatan capai Rp2,6 miliar, tersimpan dalam karung.
Modus korupsi yang dilakukan mirip, meliputi pemerasan fee proyek, suap pengadaan, gratifikasi CSR, dan jual beli jabatan desa.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pola ini sebagai “politik balas budi” pasca-pilakada.
Kasus-kasus ini menunjukkan kerentanan pejabat baru terhadap praktik lama yang merugikan dana publik.
Penangkapan ini mencoreng Pilkada 2024 yang diikuti sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Rentetan OTT ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar menjaga integritas dan menjauhi praktik koruptif.(Red/MF)
Editor:Sofid
