News

Ketegasan KPK Jadi Alarm Penting, Dugaan Pemotongan 200 Ribu Dikemas Sebagai Dana Investasi Program Inspiring Teacher Yang Membebani Guru Di Pemkab Pemalang

×

Ketegasan KPK Jadi Alarm Penting, Dugaan Pemotongan 200 Ribu Dikemas Sebagai Dana Investasi Program Inspiring Teacher Yang Membebani Guru Di Pemkab Pemalang

Sebarkan artikel ini

Ketegasan KPK Jadi Alarm Penting,Dugaan Pemotongan 200 Ribu di Kemas Sebagai Dana Investasi Program Inspiring. Teacher Yang Membebani Guru di Pemkab Pemalang

RABN.CO.ID, SEMARANG –Pandangan redaksi, dunia pendidikan Kabupaten Pemalang kembali diuji dengan munculnya dugaan pungutan liar (pungli) dalam program “Pemalang Inspiring Teacher”. Program yang sejatinya dimaksudkan sebagai sarana pengembangan kompetensi guru sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi masa depan—justru dinodai oleh kabar adanya kewajiban biaya yang dibebankan kepada peserta.

Sejumlah guru menyampaikan bahwa mereka diminta menyetor sejumlah uang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Padahal, secara ideal, program pelatihan dan pengembangan kapasitas guru seharusnya difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah.

Guru adalah pihak yang bekerja di garis depan, mengabdi untuk mendidik anak bangsa, bukan pihak yang justru dijadikan obyek beban finansial.

Jika benar ada pungutan, meski dikemas dalam bentuk “iuran” atau “investasi program”, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar: di mana letak keberpihakan pemerintah terhadap pendidik?

Apakah pantas sebuah kegiatan dengan embel-embel “inspiring” malah membebani mereka yang gajinya sebagian besar masih pas-pasan?

Lebih jauh, dugaan pungli ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Bagaimana mungkin guru diminta menjadi teladan, jika proses pengembangan profesionalisme mereka sendiri diliputi oleh praktik yang tidak transparan?

Kami telah berusaha meminta klarifikasi kepada dinas terkait melalui pesan WhatsApp, namun hingga kini belum ada jawaban resmi.

Ketiadaan tanggapan ini menambah kabut tebal di tengah polemik yang sudah ramai diperbincangkan di kalangan pendidik.

Editorial ini menegaskan: pemerintah daerah harus mengambil sikap tegas. Pertama, mengusut tuntas dugaan pungli dan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Kedua, memastikan seluruh program peningkatan kualitas guru dibiayai dengan mekanisme yang sah, transparan, dan tidak memberatkan peserta.

Pendidikan adalah hak anak bangsa, dan guru adalah ujung tombaknya. Jika guru saja diperlakukan dengan cara yang tidak layak, maka jangan berharap kualitas pendidikan kita akan mampu bersaing di masa depan.

Editor : Sofid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *