Ketua Umum RABN Agus Winarno, S.H.: Sampaikan Pentingnya Diskursus Publik Berbasis Fakta Dalam Isu Pendidikan dan MBG
RABN.CO.ID, JAKARTA – 30 Maret 2026, Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) Agus Winarno, S.H. menyampaikan pernyataan sikap terhadap berkembangnya isu publik yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dugaan pemaksaan siswa hadir ke sekolah serta wacana pembelajaran daring sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional.
Menurut Agus Winarno, klarifikasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN) telah secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai kewajiban siswa datang ke sekolah untuk mengambil manfaat program MBG adalah tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, pemerintah juga belum menetapkan kebijakan nasional terkait pembelajaran daring sebagaimana yang beredar luas di ruang publik.
“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kebijakan negara tidak dibangun dari rumor.Setiap keputusan pemerintah memiliki mekanisme, kajian akademik, serta proses koordinasi lintas kementerian yang jelas,” tegas Agus dalam keterangannya.
Ia menilai, munculnya narasi yang mengaitkan program MBG dengan tekanan administratif terhadap siswa berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap program strategis nasional yang justru bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi muda Indonesia.
Sebagai bentuk menetralisir isu negatif yang berkembang di medsos,statement, RABN jelas,menegaskan beberapa hal penting.
Pertama, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemenuhan gizi nasional yang berdiri pada prinsip pelayanan publik, bukan kewajiban administratif yang membebani peserta didik.
Kedua, pelaksanaan program berjalan berdasarkan standar operasional yang mengutamakan kualitas gizi, keamanan pangan, serta tata kelola distribusi yang akuntabel.
Agus Winarno,juga menyoroti wacana pembelajaran daring yang dikaitkan dengan strategi efisiensi energi. Menurutnya, pengalaman masa pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran nasional bahwa sistem pembelajaran jarak jauh memiliki konsekuensi serius terhadap efektivitas pendidikan, kesenjangan akses teknologi, serta perkembangan sosial siswa.
“Evaluasi pandemi menunjukkan pembelajaran daring bukan solusi permanen. Karena itu, setiap wacana kebijakan harus dikaji secara matang dan tidak boleh dipersepsikan seolah sudah menjadi keputusan pemerintah,” ujarnya.
Agus ,berpandangan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan berbasis data.
Penyebaran informasi yang belum terverifikasi justru dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan nasional.
Dalam pernyataannya, Agus juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan pengguna ruang digital, untuk mengedepankan literasi informasi serta tanggung jawab sosial dalam menyampaikan isu kebijakan publik.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun stabilitas informasi harus tetap dijaga agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi yang merugikan kepentingan bersama,” katanya.
Agus Winarno, kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) ,juga menyatakan kesiapan menjadi mitra masyarakat dalam menyampaikan informasi yang benar serta membantu menjaga kondusivitas publik.
Di akhir pernyataannya, Agus Winarno menegaskan bahwa setiap kebijakan baru terkait pendidikan maupun pelaksanaan program nasional akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui kanal komunikasi negara yang sah.
“Publik perlu menunggu keputusan resmi, bukan mendahului kebijakan melalui asumsi. Kepentingan utama kita adalah masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
(Red/aw)
Editor:Sofid
