Ketua Umum RABN: Kritik kepada Presiden Harus Obyektif, Bukan Dilandasi Sentimen Pribadi
RABN.CO.ID, SEMARANG – Gelombang kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto belakangan semakin menguat, terutama terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Yayasan Nasionalis Anak Bangsa (YNAB) sekaligus Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, S.H., menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disampaikan secara obyektif dan berkeadilan.Menurut Agus, pemerintah tidak pernah menutup ruang kritik.Sabtu ( 21/2/2026)
Namun ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi serangan personal atau dibangun atas dasar ketidaksukaan terhadap figur presiden.
“Dalam negara demokrasi, kritik adalah hak setiap warga. Tetapi kritik harus membangun, bukan menyerang pribadi. Tidak adil jika kritik hanya didasarkan pada sentimen atau rasa tidak suka,” tegas Agus dalam pernyataannya.
Ia menilai, sebagian kritik yang berkembang di ruang publik cenderung mengarah pada personalisasi isu, bukan pada substansi kebijakan. Padahal, lanjutnya, setiap program pemerintah seharusnya dinilai berdasarkan dampak, data, dan proses evaluasinya.
Terkait Program MBG, Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut lahir dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak. Program ini, kata dia, bukan sekadar agenda populis, tetapi memiliki dimensi strategis jangka panjang.
“MBG bukan hanya soal memberi makan, tetapi investasi kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa. Dampaknya harus dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi pertumbuhan anak maupun dari sisi ekonomi rakyat,” ujarnya.
Agus memaparkan, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah telah mendorong perputaran ekonomi lokal. UMKM penyedia bahan pangan meningkat aktivitasnya, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat sekitar turut terlibat dalam operasional program.
Ia menyebut, sekitar 60 persen tenaga kerja dalam pelaksanaan program berasal dari warga sekitar lokasi dapur. Kondisi ini dinilai memberi efek domino terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi mikro di daerah.
Meski demikian, Agus mengakui bahwa setiap kebijakan publik tidak luput dari kekurangan. Karena itu, ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan.
“Program sebesar ini tentu membutuhkan penyempurnaan. Evaluasi harus terus dilakukan agar tujuan besar peningkatan kualitas generasi Indonesia benar-benar tercapai,” katanya.
Di tengah dinamika politik dan opini publik yang berkembang, Agus mengajak masyarakat untuk menjaga etika dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, demokrasi yang sehat ditandai oleh perdebatan berbasis data dan argumentasi rasional, bukan serangan personal.
“Kebijaksanaan dalam berpikir sangat penting. Kritik harus obyektif, proporsional, dan adil. Dengan begitu, ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengabaikan substansi kebijakan,” pungkasnya.
(Red/MF)
Editor:Sofid
