Ketua Yayasan Nasionalis Anak Bangsa (YNAB) Peringatkan Keras: Pengelola SPPG Wajib Berbenah, Renovasi atau Relokasi Sebelum di Audit BGN
RABN.CO.ID, JAKARTA – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting kebijakan nasional peningkatan gizi masyarakat mulai menghadapi sorotan serius. Ketua Yayasan Nasionalis Anak Bangsa (YNAB), Agus Winarno,melontarkan peringatan keras kepada seluruh pengelola SPPG agar segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fasilitas operasional sebelum Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit besar-besaran.
Peringatan itu bukan tanpa alasan.Berdasarkan pemantauan YNAB, sejumlah SPPG masih beroperasi di bangunan hasil renovasi bekas rumah tinggal maupun bekas rumah makan, terkesan asal-asalan yang dinilai belum memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Padahal, BGN secara jelas menetapkan spesifikasi bangunan minimal 20 x 20 meter, dilengkapi : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) guna menjamin keamanan produksi dan distribusi pangan.
“Program gizi nasional tidak boleh dijalankan dengan fasilitas darurat. Jika standar diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi kesehatan masyarakat,” tegas Ketua YNAB dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Ia juga menyoroti skema pembiayaan sewa yang disebut mencapai Rp 6 juta per hari, namun ditemukan ketidaksesuaian kualitas fasilitas antar pengelola.
Penyamarataan nilai pembiayaan tersebut dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan sekaligus membuka ruang inefisiensi anggaran.
“Tidak masuk akal jika bangunan sesuai standar nasional disamakan dengan bangunan minimalis atau renovasi seadanya tetapi menerima pembiayaan yang sama. Ini berpotensi menjadi celah pemborosan bahkan dugaan kebocoran anggaran negara,” ujarnya.
Menurut ketua Yayasan Nasionalis Anak Bangsa (YNAB),Agus Winarno, lemahnya pengawasan teknis pada tahap implementasi dapat merusak kredibilitas program strategis pemerintah. Program yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi generasi bangsa justru berisiko menimbulkan polemik publik apabila standar operasional tidak ditegakkan secara konsisten.Dalam statemen tambahannya, Ketua YNAB, memberikan ultimatum terbuka kepada pengelola SPPG.
“Kami mengingatkan seluruh pengelola SPPG untuk segera berbenah.Lakukan renovasi total atau relokasi ke bangunan yang sesuai standar sebelum BGN melakukan audit menyeluruh.Jangan menunggu tindakan tegas diambil,” Tegasnya.
Ia menilai audit mendatang harus menjadi momentum penertiban nasional agar tidak terjadi standar ganda dalam penggunaan anggaran publik. Negara, kata dia, tidak boleh membayar mahal untuk layanan yang kualitasnya di bawah ketentuan.
Agus,menilai persoalan standar fasilitas merupakan titik rawan dalam proyek nasional berskala besar. Ketika implementasi lebih cepat daripada pengawasan, risiko penyimpangan anggaran menjadi sulit dihindari.
Ketua Yayasan Nasionalis Anak Bangsa (YNAB), Agus Winarno,menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah, termasuk evaluasi kontrak hingga penghentian kerja sama bagi pengelola yang tidak memenuhi standar.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Standar tidak boleh dinegosiasikan,” tutupnya.
(Red/aw)
Editor:Sofid
