Partai Politik Gagal Berkaderisasi: Ketika Rekrutmen Politik Menjadi Pintu Masuk Korupsi
OPINI
Oleh : Drs. Budi Rahardjo, M.M. ( Mantan Sekda Kabupaten Pemalang)
RABN.CO.ID,PEMALANG – 25 Desember 2025 – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali menjerat kepala daerah bukan sekadar kisah individu yang tergelincir oleh godaan kekuasaan. Ia adalah potret telanjang kegagalan partai politik menjalankan fungsi paling mendasarnya: kaderisasi. Ketika partai abai menyiapkan pemimpin berintegritas, maka yang lahir adalah pemimpin rapuh secara etik—mudah tergoda, mudah ditarik, dan mudah tumbang di hadapan hukum. Dalam setiap demokrasi modern, partai politik memegang peran sentral sebagai pabrik kepemimpinan. Dari sanalah calon pemimpin digembleng, diuji, dan disiapkan untuk mengelola kekuasaan publik. Namun, realitas politik Indonesia menunjukkan paradoks yang mencolok: semakin banyak kepala daerah hasil pemilu, semakin sering pula publik disuguhi kabar OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fenomena ini tidak bisa terus-menerus dipahami sebagai kesalahan personal semata. Ada pola sistemik yang berulang, dan pola itu mengarah pada kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi serta rekrutmen politik yang sehat. OTT kepala daerah seharusnya menjadi cermin besar bagi partai: ada yang salah sejak awal.
Kaderisasi yang Mandek di Atas Kertas
Secara normatif, partai politik diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi berjenjang. Namun dalam praktiknya, kaderisasi sering kali berhenti sebagai slogan dan dokumen administratif. Banyak partai tidak memiliki kurikulum kaderisasi yang serius, berkelanjutan, dan terukur.
Alih-alih membangun kader dari bawah—melalui proses panjang pembinaan ideologi, etika, dan kepemimpinan—partai justru memilih jalan pintas. Figur populer, pemilik modal, atau tokoh berpengaruh direkrut secara instan demi kepentingan elektoral jangka pendek. Proses ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai “kader karbitan”: cepat naik, minim pemahaman ideologis, dan miskin fondasi etik.
Akibatnya, ketika kader-kader ini menduduki jabatan publik, mereka tidak memiliki daya tahan moral yang kuat. Kekuasaan dipahami bukan sebagai amanah, melainkan sebagai investasi yang harus segera “dikembalikan”.
Rekrutmen Politik yang Sarat Transaksi
Masalah berikutnya adalah mekanisme rekrutmen politik yang cenderung transaksional. Dalam banyak kasus, pencalonan kepala daerah tidak sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas dan integritas calon, melainkan oleh kemampuan finansial untuk membiayai proses politik—baik secara resmi maupun tidak resmi.
Biaya politik yang mahal mendorong calon kepala daerah masuk ke dalam lingkaran setan: mereka mengeluarkan modal besar untuk mendapatkan tiket pencalonan, lalu mencari cara untuk mengembalikannya ketika berkuasa. Di titik inilah korupsi menemukan lahan suburnya. Partai, sadar atau tidak, ikut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ini. Ketika rekomendasi pencalonan lebih ditentukan oleh “mahar politik” daripada rekam jejak dan integritas, maka partai sejatinya sedang menyiapkan jebakan bagi kadernya sendiri—dan sekaligus bagi rakyat yang kelak dipimpin.
OTT sebagai Alarm Keras bagi Partai
Setiap OTT kepala daerah seharusnya tidak hanya direspons dengan pernyataan normatif: “Partai menghormati proses hukum.” Lebih dari itu, OTT adalah alarm keras bahwa sistem internal partai bermasalah.
Tidak masuk akal jika puluhan kepala daerah dari berbagai partai terseret kasus serupa, namun partai selalu cuci tangan dan menyebutnya sebagai ulah oknum. Ketika “oknum” muncul berulang kali dengan pola yang sama, maka yang bermasalah bukan lagi individu, melainkan sistem.
OTT harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi partai: bagaimana proses kaderisasi dilakukan, bagaimana calon dipilih, dan bagaimana pembinaan etik dijalankan setelah kader berkuasa. Tanpa refleksi mendalam, OTT hanya akan menjadi rutinitas politik yang dinormalisasi.
Pemimpin Rapuh Etik, Demokrasi Pun Rapuh
Kegagalan kaderisasi tidak hanya melahirkan pemimpin yang korup, tetapi juga pemimpin yang rapuh secara etik. Mereka mudah berkompromi dengan kepentingan sempit, mudah tunduk pada tekanan oligarki, dan lemah dalam menjaga jarak dengan praktik penyalahgunaan wewenang.
Pemimpin semacam ini pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Kebijakan publik tidak lagi dirancang untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk membayar utang politik. Kepercayaan publik terhadap partai dan demokrasi pun terus tergerus.
Jika kondisi ini dibiarkan, partai politik akan kehilangan legitimasi moral sebagai pilar demokrasi. Partai hanya akan dipersepsikan sebagai kendaraan kekuasaan, bukan institusi perjuangan nilai dan kepentingan publik.
Saatnya Partai Berbenah dari Hulu
Perbaikan tidak bisa dimulai dari hilir—misalnya dengan sekadar mengganti calon atau memberikan sanksi setelah kader tertangkap.
Pembenahan harus dilakukan dari hulu: dari cara partai mendidik, merekrut, dan membina kadernya.
Pertama, partai harus membangun sistem kaderisasi yang serius, berjenjang, dan berbasis merit. Ideologi, etika politik, dan integritas harus menjadi fondasi utama, bukan pelengkap.
Kedua, mekanisme rekrutmen harus transparan dan akuntabel. Partai perlu berani memutus praktik transaksional dan membuka ruang seleksi yang objektif, meski risikonya kehilangan calon bermodal besar.
Ketiga, pembinaan kader tidak boleh berhenti setelah mereka terpilih. Partai harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memastikan kader di jabatan publik tetap berjalan di rel yang benar.
OTT kepala daerah bukanlah aib semata bagi individu yang tertangkap, melainkan cermin besar bagi partai politik. Cermin itu memperlihatkan kegagalan kaderisasi, rusaknya rekrutmen politik, dan lemahnya komitmen etik.
Jika partai terus menutup mata dan berlindung di balik dalih “oknum”, maka sejarah akan mencatat partai sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. Namun jika partai berani bercermin dan berbenah, masih ada harapan untuk melahirkan pemimpin yang kuat secara moral dan layak dipercaya.
Demokrasi membutuhkan partai yang berfungsi, bukan sekadar bertahan. Dan fungsi itu dimulai dari kaderisasi yang bermartabat serta rekrutmen politik yang bersih. Tanpa itu, korupsi akan terus menemukan jalannya—dan OTT akan terus menjadi berita rutin, bukan pelajaran berharga.(Red/MF)
Editor: Sofid
