Rapat Paripurna DPRD Pemalang: Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025
RABN.CO.ID PEMALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,Kamis (10/7/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Pemalang ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang beserta jajaran Forkopimda dan OPD terkait.
Dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan Daerah dan relokasi anggaran yang di bahas dalam Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 2025.
“Perubahan anggaran ini menjadi bagian penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual di lapangan,baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,”ucapnya.
Di singgung terkait surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/4161/KSP.00/70-74/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025,
“inikan masih dalam proses perubahan anggaran, jadi belum final,tapi kita tetap akan memperhatikan surat terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK,”ucap Anom
Pertanyaan yang menohok terkait 12 Program unggulan Bupati salah satunya semua Jalan Alus mulus,di antaranya tentang infrastruktur jalan,saat ini jalan rusak di Pemkab Pemalang sepanjang 191 kilometer, bagaimana cara mengatasinya ?
“Kita harus optimis jalan mulus merata dalam 5 tahun harus selesai,nanti kita lihat dan akan memfokuskan anggaran-anggaran untuk jalan tersebut, tentunya kita akan lihat dari kemampuan anggaran setiap tahunnya,”tegas Nurkholes
“Menurutnya dalam rapat paripurna perubahan APBD 2025,semua pandangan fraksi – fraksi baik , tidak ada masalah,” ucapnya.
Dalam statementnya Partai Golkar “tentunya dari fraksi Golkar mendukung segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kebijakan Bupati terpilih,namun partai Golkar tetap tegas ,bila kebijakan tersebut tidak sesuai harapan rakyat kita harus menolak, meskipun saat ini Bupati dari partai Golkar,” Tegas Aris
Harapan masyarakat jangan sampai perubahan anggaran hanya bersifat kosmetik.Harus ada keberpihakan nyata pada rakyat kecil dan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik,”Pungkasnya (Redf/rhm)
Editor : Sofid
