Sarkastik 10 Persen Dari Proyek Pemerintah dan Lelang Jabatan atau Mengembalikan Biaya Pilkada Yang Sangat Besar Kepada Makelar dan Oligarki
RABN.CO.ID, SEMARANG – Sekarang banyak KDH dan kontraktor bermain mata dalam proses lelang proyek – proyek pemerintah, KDH mendapat sepuluh persen, publik menyebut praktik “ten Percent”- sindiran sarkastik,istilah yang merujuk pada pada dugaan setoran wajib dari proyek pemerintah yang kembali hidup bahkan berubah rupa.
Kini,bukan hanya proyek yang dilelang, tapi juga jabatan.Semua demi satu hal: menutup lubang – lubang politik dan kompensasi pengembalian “tagihan” membayar hutang biaya Pilkada yang sangat besar kepada makelar dan Oligarki.(10/12/2025).
Aroma anyir politik dagang-dagangan kembali menyeruak dari lorong-lorong kekuasaan. Sejumlah sumber internal birokrasi mengaku heran melihat percepatan mutasi dan promosi jabatan yang berlangsung tanpa jeda, nyaris seperti sesi pelelangan yang digelar diam-diam menjelang tengah malam.
Beberapa pejabat bahkan menyebut prosesnya “lebih cepat dari tukang ekspedisi”, tapi tak jelas siapa yang memesan.
Dokumen internal yang beredar di publik menunjukkan sederet jabatan strategis melompat tangan dalam hitungan hari. Tak ada uji kompetensi terbuka, tak ada rekam jejak yang diuji publik—yang ada justru daftar nama yang beredar duluan di grup-grup pesan instan, sebelum surat keputusan resmi terbit. “Seolah-olah ini bukan seleksi, tapi pengumuman pemenang,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Di balik kecepatan itu, bisik-bisik lama kembali hidup: praktik jual-beli jabatan. Caranya bukan lagi amplop tebal atau “syukuran” seperti era jadul. Polanya lebih halus—paket investasi, dukungan proyek, hingga barter kepentingan dengan pengusaha besar yang sudah sejak lama menancapkan kuku di sektor-sektor basah. “Jabatan strategis itu bukan murah. Kadang dipakai buat bayar utang politik, kadang buat menutup tagihan oligarki,” kata seorang analis politik
Isu favoritnya tetap sama: siapa yang duduk di kursi basah harus pandai-pandai membaca arah angin para pemilik modal. Apalagi, tahun politik belum lama lewat.
Mesin kampanye meninggalkan banyak nota yang belum lunas.
Mereka yang kini disebut-sebut mendapat promosi mendadak ditengarai sedang menjalankan “misi balas budi”—atau setidaknya menunjukkan loyalitas kepada para penyandang dana.
Mereka menyebut rotasi jabatan dilakukan sesuai aturan, prosedur transparan, dan akuntabel. Tapi publik keburu skeptis. Toh sudah menjadi kebiasaan: setiap mutasi kontroversial selalu dibungkus dengan frasa “penyegaran birokrasi”. Padahal isinya bisa bermacam-macam—dari kompromi politik sampai perintah tak tertulis yang hanya dipahami segelintir orang.
Pengamat tata kelola menilai pola ini berbahaya. Bila jabatan publik menjadi ladang transaksi, bukan arena meritokrasi, maka hancurlah sisa profesionalisme birokrasi.
Pejabat yang naik bukan karena prestasi, melainkan keberanian ikut permainan. “Kalau begini trennya, kita tak sedang membangun negara. Kita sedang mengoperasikan showroom kekuasaan,” ujar seorang akademisi.
Pada akhirnya, publik hanya dapat menatap daftar mutasi dengan rasa getir. Mereka tahu, jabatan adalah amanat, bukan aset dagangan.
Tapi selama ruang gelap kekuasaan tetap ditutup rapat, pertanyaan satir ini akan terus mampir di kepala: apakah promosi pejabat hari ini hasil lelang jabatan—atau cicilan untuk membayar utang Pilkada terhadap makelar dan Oligarki? (Red-MF)
Editor: Sofid
