Seleksi Ketua KONI atau Lomba Lari dengan Garis Finish yang Bisa Dipindah?
Opini oleh : Andi Rustono (Pemerhati Seni dan Budaya)
RABN.CO.ID, PEMALANG –17 Maret 2026 – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pemalang sejatinya bukan sekadar agenda organisasi rutin lima tahunan. Ia seharusnya menjadi panggung sportivitas tertinggi di luar arena pertandingan—tempat nilai fair play tidak hanya diajarkan kepada atlet, tetapi dipraktikkan oleh para pengelola olahraga itu sendiri. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam “olahraga administrasi”, kompetisi kadang terasa lebih menegangkan di ruang rapat dibanding di lapangan.
Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) memegang peran layaknya wasit dalam sebuah pertandingan besar. Publik berharap peluit ditiup berdasarkan aturan permainan, bukan berdasarkan siapa yang dianggap pantas menang sejak awal. Sebab dalam dunia olahraga, wasit idealnya tidak ikut mencetak gol.
Tetapi ketika muncul isu dugaan penjegalan kandidat melalui tafsir regulasi yang terasa lentur seperti karet gelang, publik mulai bertanya: ini pertandingan terbuka atau seleksi undangan terbatas?
Regulasi sejatinya adalah pagar keadilan. Ia dibuat agar semua peserta tahu batas lapangan dan arah permainan. Namun pagar yang terlalu sering dipindahkan justru membuat peserta bingung: apakah mereka sedang bertanding, atau sedang mengikuti lomba mencari celah aturan? Ketika aturan mulai ditafsirkan secara kreatif untuk mempersempit ruang kompetisi, maka aroma sportivitas perlahan tergantikan oleh strategi teknis ala “menang sebelum bertanding”.
Perdebatan mengenai Pasal 12 poin (c) menjadi contoh menarik. Frasa “pengurus cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus cabang olahraga” secara bahasa sebenarnya cukup jelas—bahkan mungkin lebih jelas daripada hasil pertandingan yang berakhir adu penalti. Ada dua kategori: yang masih aktif dan yang pernah menjabat. Namun ketika muncul tambahan syarat yang tidak tertulis secara eksplisit, publik pun bertanya-tanya apakah ini penafsiran hukum atau improvisasi taktik.
Dalam olahraga, improvisasi biasanya dilakukan atlet untuk mencetak gol indah. Tetapi dalam tata kelola organisasi, improvisasi aturan justru berisiko menciptakan kesan bahwa regulasi sedang “dicari maknanya” demi hasil tertentu. Jika persepsi ini dibiarkan, maka pertandingan kehilangan esensi kompetisinya.
Bukan lagi soal siapa paling layak memimpin, melainkan siapa paling mampu bertahan dari rintangan administratif.
Ironisnya, KONI selama ini dikenal sebagai rumah besar nilai fair play. Atlet diajarkan menerima kemenangan dengan rendah hati dan kekalahan dengan lapang dada. Namun nilai itu menjadi paradoks ketika proses pemilihan pemimpin justru diwarnai polemik yang menyerupai pertandingan tanpa VAR ( Vidio Assistant Referee ) —keputusan ada, tapi penjelasannya membuat penonton semakin bingung.
Padahal momentum pemilihan Ketua KONI seharusnya menjadi ajang konsolidasi kekuatan olahraga daerah. Energi organisasi mestinya difokuskan pada pembinaan atlet, peningkatan prestasi, dan penguatan ekosistem olahraga. Jika sejak awal proses sudah diselimuti kecurigaan, maka yang berkembang bukan semangat kolaborasi, melainkan kompetisi narasi dan konflik internal yang menguras tenaga.
Lebih jauh lagi, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pemilihan, tetapi oleh proses menuju kemenangan itu sendiri. Dalam olahraga, kemenangan yang diraih secara tidak sportif selalu meninggalkan tanda bintang kecil di benak penonton—sah secara skor, tetapi diperdebatkan secara moral.
Organisasi olahraga tentu tidak ingin pemimpinnya memulai masa jabatan dengan catatan kaki semacam itu.
TPP karenanya dituntut bekerja bukan sekadar administratif, melainkan moral dan simbolik.
Transparansi bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi investasi kepercayaan jangka panjang. Setiap keputusan perlu berdiri di atas argumentasi yang jelas, konsisten, dan dapat diuji publik. Sebab kepercayaan, sekali retak, jauh lebih sulit diperbaiki daripada memperbaiki stadion yang rusak.
Pada akhirnya, menjaga marwah organisasi berarti memastikan semua kandidat berlari di lintasan yang sama, dengan garis start dan finish yang tidak berubah di tengah lomba. Jika KONI ingin tetap menjadi simbol persatuan olahraga Pemalang, maka proses pemilihan pemimpinnya harus mencerminkan nilai yang sama dengan pertandingan yang mereka kelola: jujur, terbuka, dan sportif.
Karena publik olahraga tidak menuntut siapa yang harus menang. Mereka hanya ingin memastikan pertandingan berlangsung adil—tanpa aturan tambahan yang muncul setelah peluit hampir berbunyi.
(Red/rs)
Editor:Sofid
