Tidak Menargetkan Pertemuan Langsung Dengan DPR RI, Lebih Fokus Pada Penyampaian Publik

Tidak Menargetkan Pertemuan Langsung Dengan DPR RI, Lebih Fokus Pada Penyampaian Publik

RABN.CO.ID, JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai daerah kembali menggelar aksi demonstrasi yang dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi yang diinisiasi oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyoroti sejumlah kebijakan ketenagakerjaan, mulai dari sistem outsourcing hingga tuntutan kenaikan upah minimum nasional tahun 2026.

Menariknya, meski aksi berlangsung di jantung parlemen, Presiden KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa unjuk rasa kali ini tidak menargetkan pertemuan langsung dengan anggota DPR RI. Menurutnya, demonstrasi ini lebih difokuskan pada penyampaian aspirasi publik.

“Pertemuan dengan DPR RI tidak kita canangkan, walaupun kalau diadakan pertemuan itu kita tidak menolak,” ujar Said Iqbal kepada wartawan di sela aksi di Senayan. “Karena ini aksi aspirasi, kami tidak mengharuskan bertemu dengan DPR RI,” imbuhnya.

Tuntutan Tegas: Dari Outsourcing hingga Reformasi Pajak

Dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan serikat pekerja mengajukan enam tuntutan utama. Pertama, penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Kedua, penolakan terhadap kebijakan upah murah. Ketiga, tuntutan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan outsourcing, menuntut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta mendorong reformasi sistem perpajakan dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

“Kami ingin pemerintah serius memperhatikan nasib buruh. Outsourcing harus dihapus, upah minimum harus dinaikkan, dan PHK massal harus dihentikan dengan langkah konkret, bukan hanya wacana,” tegas Said.

Strategi Lanjut: Lobi dan Aksi Susulan
Said Iqbal juga menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak berhenti pada aksi hari ini. Menurutnya, Partai Buruh telah menyiapkan langkah lanjutan berupa lobi politik dengan membawa rancangan undang-undang (RUU) terkait ketenagakerjaan, termasuk sistem pengupahan, untuk dibahas bersama DPR dalam waktu dekat.

“Lobi kita akan lakukan setelah ini. Akan kirim perwakilan mungkin seminggu kemudian, mungkin 10 hari kemudian kita ketemu DPR,” jelasnya.

Meski demikian, Said menegaskan bahwa bila upaya dialog formal tidak membuahkan hasil, gerakan buruh siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar, termasuk opsi mogok nasional.

“Kalau DPR nggak mau, ya aksi lagi. Nggak mau juga, ya mogok nasional. Pusing-pusing amat. Daripada joget-joget, mana yang lebih mulia? Joget-joget atau turun ke jalan?” sindirnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan ribuan buruh yang mengenakan atribut organisasi masing-masing, membawa spanduk, poster, dan berorasi secara bergantian di atas mobil komando. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPR RI terkait aksi tersebut. Namun, Partai Buruh menyatakan siap terus mengawal perjuangan buruh hingga tuntutan mereka terealisasi.

Ini bukan akhir, ini awal dari perjuangan panjang, selama hak buruh belum terpenuhi kami akan terus bergerak,”Tutup Said Iqbal, (RedF/Gnews)

Editor : Sofid