Wakil Bupati Pemalang Selaku Ketua Satgas Percepatan MBG Diminta Segera Turun Tangan, Munculnya Dugaan SPPG Nakal Hambat Pembayaran Supplier MBG !
RABN.CO.ID, PEMALANG – Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang,berdiri dapur MBG,yang dibangun dengan dana urunan masyarakat saja mampu membayar pemasok (supplier)secara tunai,lalu mengapa dapur – dapur lain yang mendapat dukungan kuat justru terseok-seok menunaikan kewajibannya,ada apa ?
Sejumlah Supplier bahan pangan lokal di Kabupaten Pemalang mengeluhkan keterlambatan pembayaran dari beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan adanya praktik “kenakalan” di internal SPPG disebut menjadi pemicu utama hambatan pembayaran, meski aliran dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke SPPG sebenarnya berjalan lancar.(8/12/25)
Rismanto, penggagas SPPG Kebojongan Kecamatan Comal di bawah Yayasan Cita Manfaat dan Koperasi Merah Putih Kebojongan, menegaskan bahwa pihaknya selalu bekerja sesuai petunjuk teknis dan tidak pernah mengalami keterlambatan dana dari BGN.
“Keluhan supplier itu saya dengar sendiri. Mereka bilang pembayaran terhambat, tapi di tempat kami tidak. Kok bisa ya? Padahal dari BGN transfernya sudah untuk operasional 14 hari ke depan dan selalu lancar,” ujar Rismanto.
Keluhan serupa datang dari salah satu supplier di wilayah selatan Pemalang, yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut SPPG yang menjadi mitranya justru menerapkan sistem pembayaran tempo.
“Semestinya pembayaran itu cash. Tapi SPPG yang saya suplai memberlakukan tempo dua minggu, Mas,” ungkapnya.
Pernyataan itu diperkuat Kepala Dapur SPPG Kebojongan yang memastikan bahwa transfer dana dari BGN ke unit mereka tidak pernah mengalami hambatan.
Situasi ini memunculkan desakan kepada Wakil Bupati Pemalang selaku Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Pemalang untuk segera turun langsung ke lapangan, memastikan dugaan pelanggaran tata kelola ini tidak menghambat distribusi pangan dan merugikan mitra usaha lokal.
Akar permasalahan: dari administrasi hingga dugaan pelanggaran Integritas.
Hambatan pembayaran distributor diduga muncul akibat beberapa persoalan sistemik dalam operasional SPPG. Beberapa faktor yang sering ditemukan antara lain:
1. Kesalahan Teknis dan Eror Sistem
Gangguan pada aplikasi atau sistem pencairan dana dapat menunda proses pembayaran ke supplier.
2. Ketidakpatuhan Regulasi
SPPG yang tidak menjalankan SOP atau melanggar ketentuan BGN berpotensi dikenai penangguhan dana.
3. Kegagalan Tata Kelola Internal
Minimnya pengawasan memicu terjadinya ketidakakuratan data hingga potensi penyimpangan dana.
4. Proses Verifikasi yang Lambat
Jumlah laporan yang besar serta administrasi manual membuat proses verifikasi berjalan lama.
5. Kesalahan Administrasi
Faktur yang tidak sesuai, salah input, atau keterlambatan pengajuan dapat memperlambat pembayaran.
Reformasi Sistem Pendanaan: Dari Reimburse ke Uang Muka
BGN sebelumnya menggunakan pola reimburse, yang mengharuskan mitra SPPG mengeluarkan modal lebih dulu. Kini skema tersebut diubah menjadi sistem uang muka (deposit) melalui Virtual Account (VA).
Skema Baru Alur Dana:
Dana Awal: BGN mengirimkan uang operasional langsung ke VA SPPG untuk 10–14 hari.
Operasional: SPPG menggunakan dana tersebut untuk belanja kebutuhan, membayar pekerja, dan pengadaan bahan pangan lokal.
Pelaporan: Sisa dana harus dilaporkan sebelum pencairan periode berikutnya.
Kontrol: BGN memegang kendali penuh dan dapat melihat transaksi secara real-time.
Tujuan utama perubahan ini adalah memastikan distribusi gizi berjalan tanpa hambatan pendanaan dan menutup celah potensi penyimpangan.
Insentif & Sanksi Ketat BGN
Untuk meningkatkan kepatuhan, BGN menerapkan skema reward and punishment:
SPPG patuh SOP → mendapatkan insentif harian.
SPPG melanggar SOP → insentif dipotong, bahkan dapat dikenai pembekuan operasional.
Dampak ke Suplier Lokal
Keterlambatan pembayaran dapat mengancam keberlanjutan bisnis suplier yang sangat bergantung pada arus kas cepat. Jika tidak ditangani, persoalan ini berpotensi mengganggu kelancaran Program MBG secara keseluruhan di wilayah Pemalang.
Seruan untuk Tindakan Tegas
Munculnya dugaan penyimpangan membuat banyak pihak mendesak pemerintah daerah, terutama Wakil Bupati sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG Pemalang, untuk:
Melakukan inspeksi mendadak ke SPPG yang diduga bermasalah.
Mengungkap akar persoalan dan menindak SPPG yang melanggar SOP.
Menjamin hak distributor agar pembayaran dilakukan tepat waktu.
Memperkuat pengawasan dana publik di tingkat satuan pelayanan.
Dan seperti biasa para pemain gelap itu tetap rajin memakai nama BGN,karena tanpa nama besar itu,siapa pula yang mau percaya pada mereka?
Akhirnya,satu hal tak boleh diabaikan: waspadai para penumpang gelap yang berlindung dibalik nama BGN.
Mereka yang mencomot legitimasi program nasional demi kepentingan pribadi harus disorot terang-terangan,jangan di biarkan berkeliaran di lorong – lorong administrasi.
(Red/Tim liputan).
Editor: Sofid
