Dukung Langkah BGN : Ketua Umum RABN Agus Winarno Nilai Penghentian Sementara MBG Saat Libur Sekolah Sudah Tepat
RABN.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Senin (22/6/2026)
Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya tepat, tetapi juga terlambat jika melihat berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Agus menilai reaksi sejumlah pihak yang mempersoalkan penghentian sementara program justru menimbulkan pertanyaan besar.
Pasalnya, kebijakan tersebut dilakukan saat sekolah libur dan ditujukan untuk audit serta pembenahan sistem.
Karena itu, ia mempertanyakan kepentingan di balik desakan agar program tetap berjalan tanpa evaluasi menyeluruh.
“Kalau memang semua sudah berjalan sesuai aturan, mengapa audit ditakuti? Mengapa ada yang begitu panik ketika BGN melakukan evaluasi nasional? Publik berhak bertanya, apakah yang dipertahankan benar-benar kepentingan anak-anak atau justru kepentingan bisnis tertentu yang selama ini menikmati program ini,” tegas Agus Winarno.
Menurutnya, audit menyeluruh secara nasional sangat diperlukan dan tepat karena terdapat indikasi ketidaksesuaian standar pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di beberapa daerah ditemukan bangunan dapur yang tidak sesuai standarisasi yang telah diatur secara ketat oleh BGN, untuk memastikan higienitas
sanitasi, keamanan pangan, dan kapasitas produksi yang telah ditetapkan BGN.
Agus mengungkapkan, tidak sedikit pihak yang berlomba-lomba masuk ke program MBG hanya karena melihat potensi keuntungan besar dari nilai sewa bangunan dan pengelolaan dapur. Akibatnya, muncul praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara sekaligus mengancam kualitas layanan bagi penerima manfaat.
“Jangan sampai program mulia Presiden Prabowo untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi bangsa justru dijadikan ladang bisnis oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan. Bangunan asal jadi, fasilitas minim, standar keamanan pangan diabaikan, tetapi ingin mendapatkan keuntungan besar dari uang negara. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Agus meminta BGN tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi standar. Menurutnya, dapur yang belum memiliki dokumen perizinan, standar higiene sanitasi, sistem keamanan pangan, maupun persyaratan teknis lainnya harus segera dievaluasi.
Bahkan apabila ditemukan pelanggaran berat atau manipulasi dalam proses operasional, BGN harus berani mengambil tindakan tegas dan terukur.
“Audit jangan hanya menjadi formalitas. Jika ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar, tidak memiliki kelengkapan perizinan, atau terbukti hanya mengejar rente anggaran negara, maka harus dicoret permanen dari program. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara, kebocoran uang rakyat dan membahayakan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penghentian sementara MBG selama periode 22 Juni hingga 13 Juli 2026 merupakan momentum penting untuk membersihkan program dari praktik-praktik yang tidak profesional.
Menurut Agus, keberhasilan MBG tidak diukur dari seberapa cepat anggaran terserap, melainkan dari kualitas layanan, keamanan pangan, transparansi, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“BGN harus berani. Lebih baik menghentikan sementara untuk memperbaiki sistem daripada membiarkan kebocoran, penyimpangan, dan standar abal-abal terus berlangsung. Uang rakyat harus dijaga, dan masa depan anak-anak Indonesia tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan segelintir pihak,” pungkas Agus Winarno.
(Red/aw)
Editor: Sofid
