News

Kandang Ayam Disorot, Uang Sewa Tanah Bengkok Justru Gelap: Inspektorat dan Dispermades Jangan Jadi Macan Kertas

×

Kandang Ayam Disorot, Uang Sewa Tanah Bengkok Justru Gelap: Inspektorat dan Dispermades Jangan Jadi Macan Kertas

Sebarkan artikel ini

Kandang Ayam Disorot, Uang Sewa Tanah Bengkok Justru Gelap: Inspektorat dan Dispermades Jangan Jadi Macan Kertas

RABN.CO.ID , PEMALANG – Rupanya, persoalan kandang ayam petelur di Desa Kebon Gede Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang bukan sekadar urusan hidung warga dukuh Semiliran yang dipaksa berdamai dengan bau kotoran dan serbuan lalat. Ada persoalan yang jauh lebih menarik untuk dibedah: transparansi penyewaan tanah bengkok desa.(20/11/2026)

Pada Kamis (19/11/2026), DLH Kabupaten Pemalang bersama Satpol PP dan Kepala Desa Kebon Gede turun meninjau lokasi kandang ayam petelur menyusul keluhan warga RT 02 RW 01. Kunjungan itu tentu patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai pemerintah hanya sibuk memeriksa bau, sementara aroma pertanyaan tentang uang sewa justru dibiarkan menguap.

*Mari kita bicara lebih terang.*

Tanah bengkok desa itu disewakan. Lalu berapa nilai sewanya per tahun? Berapa lama kontraknya? Siapa yang menerima pembayaran? Ke mana uangnya dialirkan? Apakah pendapatan tersebut sudah masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) Kebon Gede? Mana bukti pencatatan dan laporan pertanggungjawabannya?

Pertanyaan tersebut bukan fitnah, bukan pula tuduhan korupsi. Itu pertanyaan publik mengenai aset desa yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.

Ironisnya, ketika masyarakat harus menghirup bau kotoran setiap hari dan menghadapi lalat yang hinggap di makanan, justru informasi mengenai nilai ekonomi pemanfaatan tanah bengkok belum terang di hadapan publik.

Kalau tanah bengkok bisa menghasilkan uang, mengapa masyarakat hanya memperoleh aroma yang tidak sedap?

Di mana Dispermades Kabupaten Pemalang? Di mana Inspektorat? Apakah pengawasan terhadap aset desa hanya aktif ketika ada persoalan yang sudah menjadi pemberitaan, atau memang harus menunggu masyarakat berteriak lebih keras?

Jangan sampai birokrasi terjebak dalam ritual klasik: datang, meninjau, berfoto, membuat catatan, lalu pulang tanpa kepastian tindak lanjut.

Persoalan ini juga menjadi semakin relevan setelah kepala desa yang diketahui terkait dengan penerimaan hasil sewa tersebut kalah dalam kontestasi Pilkades pada 9 November 2026. Pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum untuk membuka seluruh administrasi pengelolaan aset desa, termasuk perjanjian sewa dan pertanggungjawaban pendapatannya.

Jangan sampai kursi kepala desa berganti, tetapi pertanyaan mengenai uang sewa justru diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.

Publik tidak sedang meminta laporan rahasia negara. Yang diminta hanya angka, dokumen, masa kontrak, bukti pembayaran, dan kejelasan alokasi pendapatan. Sesederhana itu.

DLH dan Satpol PP jangan berhenti pada peninjauan. Masyarakat membutuhkan hasil evaluasi, tindakan nyata, dan kepastian penanganan dampak lingkungan. Dispermades dan Inspektorat juga perlu melakukan pemeriksaan administratif serta keuangan atas pemanfaatan tanah bengkok tersebut.

Sebab, pemerintahan desa bukan perusahaan pribadi, tanah bengkok bukan warisan keluarga, dan uang sewa bukan pendapatan yang boleh kehilangan jejak pertanggungjawaban.

Satirnya: ayam petelur mungkin menghasilkan telur, tanah bengkok menghasilkan uang, tetapi warga jangan sampai hanya dipaksa menghasilkan kesabaran sambil menghirup bau kotoran dan mengusir lalat dari meja makan.

Ingat, jabatan boleh berakhir, tetapi pertanggungjawaban pengelolaan aset desa tidak ikut berakhir bersama masa jabatan.

Rakyat tidak membutuhkan seremoni peninjauan yang menghasilkan dokumentasi. Rakyat membutuhkan keberanian pemerintah membuka angka, menguji administrasi, dan menegakkan aturan tanpa pandang siapa yang pernah berkuasa.

Sebab, dalam pemerintahan yang sehat, yang harus berbau bukan kritik masyarakat, melainkan praktik buruk tata kelola yang dibiarkan tanpa pengawasan.

RABN NEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Kebon Gede, pengelola kandang, DLH, Satpol PP, Dispermades, dan Inspektorat Kabupaten Pemalang demi menjamin pemberitaan yang berimbang dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(Red/Frj)

Editor: Sofid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *