Daring Lokal SMPN 4 Pemalang Tak Terkait Isu Nasional, Sekolah Tegaskan Alasan Renovasi Ruang Kelas
RABN.CO.ID, PEMALANG – 28 Maret 2026 — Pemberlakuan pembelajaran daring di SMPN 4 Pemalang dipastikan tidak memiliki kaitan dengan isu kebijakan pembelajaran daring nasional yang belakangan menuai penolakan di berbagai daerah.
Kebijakan tersebut murni diambil sebagai langkah darurat akibat renovasi sejumlah ruang kelas yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program akhir tahun siswa yang digelar di lapangan futsal sekolah pada Sabtu (28/3).
Acara tersebut dihadiri oleh komite sekolah, wali murid, kepala sekolah, serta jajaran guru.
Kepala SMPN 4 Pemalang, Hadi Harnoto, menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran daring bersifat lokal dan sementara.
“Daring yang kami lakukan tidak ada hubungannya dengan isu nasional. Ini murni karena adanya renovasi lima ruang kelas yang membutuhkan penanganan cepat demi keselamatan dan kenyamanan siswa,” ujarnya.
Menurutnya, pihak sekolah telah menyiapkan sejumlah langkah alternatif agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
Beberapa ruang seperti ruang kepala sekolah, ruang multimedia, dan ruang lainnya dialihfungsikan sebagai ruang belajar tambahan.
Meski demikian, pembelajaran daring tetap diberlakukan dengan skala prioritas, khususnya bagi siswa kelas IX yang tengah bersiap menghadapi ujian dan asesmen akhir sekolah.
Hadi juga mengajak orang tua untuk berperan aktif selama masa pembelajaran daring berlangsung. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan belajar siswa di rumah.
“Kami berharap orang tua dapat bersinergi dengan sekolah untuk memastikan anak-anak tetap fokus belajar selama daring,” katanya.
Selain itu, pihak sekolah juga menyoroti kekhawatiran meningkatnya potensi kenakalan remaja, seperti tawuran, selama siswa lebih banyak berada di rumah. Karena itu, pengawasan dari orang tua dinilai menjadi kunci penting.
Sementara itu, komite sekolah menegaskan bahwa mereka bersama wali murid menolak wacana kebijakan pembelajaran daring secara nasional.
“Kami komite sekolah dan seluruh orang tua siswa dengan tegas menolak pembelajaran daring nasional,” ujar perwakilan komite.
Penolakan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang kerap muncul dalam sistem pembelajaran daring. Di antaranya adalah kesenjangan akses teknologi, risiko learning loss, minimnya interaksi langsung antara guru dan siswa, serta keterbatasan kesiapan sumber daya manusia.
Selain itu, pembelajaran daring juga dinilai berpotensi memengaruhi kesehatan mental siswa dan tenaga pengajar akibat meningkatnya beban dan kelelahan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi alasan kuat bagi banyak pihak untuk tetap mendorong pembelajaran tatap muka sebagai metode utama demi menjaga kualitas pendidikan.
Dengan demikian, kebijakan daring di SMPN 4 Pemalang ditegaskan sebagai solusi teknis sementara, bukan bagian dari arah kebijakan pendidikan nasional.
(Red/Rs).
Editor:Sofid
