News

Aktor Intelektual Saiful Munjani Disorot Keras, Ketua Umum RABN: Ajakan Menggulingkan Pemerintahan Prabowo Adalah Preseden Buruk Demokrasi

×

Aktor Intelektual Saiful Munjani Disorot Keras, Ketua Umum RABN: Ajakan Menggulingkan Pemerintahan Prabowo Adalah Preseden Buruk Demokrasi

Sebarkan artikel ini

Aktor Intelektual Saiful Munjani Disorot Keras, Ketua Umum RABN: Ajakan Menggulingkan Pemerintahan Prabowo Adalah Preseden Buruk Demokrasi

RABN.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan aktor intelektual Pendiri Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC), Saiful Munjani yang beredar luas di media sosial dalam momentum kegiatan Halal Bihalal memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Narasi yang dinilai mengandung ajakan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta mencederai etika demokrasi Indonesia.

Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, secara tegas menyatakan bahwa pernyataan, Saiful Munjani tersebut tidak mencerminkan sikap intelektual yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Ia menilai seorang akademisi atau intelektual seharusnya menjadi penjaga akal sehat publik, bukan justru memproduksi kegaduhan politik di ruang sosial.
“Ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah merupakan preseden buruk dalam demokrasi. Kritik adalah hak, tetapi menghasut delegitimasi kekuasaan yang lahir dari pemilu adalah langkah yang tidak bijak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem negara,” tegas Agus Winarno kepada awak media.Selasa (7/4/2026)

Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki mekanisme konstitusional jelas dalam melakukan koreksi terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, setiap seruan yang keluar dari jalur demokrasi dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai Pancasila.

Agus menyoroti bahwa momentum Halal Bihalal seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi kebangsaan, memperkuat persaudaraan nasional setelah dinamika politik yang panjang. Ia menyayangkan apabila forum bernuansa keagamaan justru digunakan untuk menyampaikan gagasan politik konfrontatif yang berpotensi memecah masyarakat.
“Halal Bihalal adalah tradisi persatuan bangsa Indonesia. Menjadikannya panggung agitasi politik adalah kekeliruan moral sekaligus kesalahan etika publik,” ujarnya.

Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) Agus Winarno, juga menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah bekerja menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga energi dunia. Dalam kondisi tersebut, pemerintah justru mengambil langkah strategis dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui kebijakan tidak menaikkan harga “BBM”, yang dinilai mampu melindungi daya beli rakyat.

Kebijakan tersebut, menurut Agus, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat luas di tengah tekanan ekonomi global. Karena itu, ia menilai narasi yang melemahkan legitimasi pemerintahan justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga ketahanan nasional.
“Ketika negara sedang bekerja menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, seluruh elemen bangsa seharusnya memperkuat optimisme nasional, bukan menyebarkan narasi yang memecah persatuan,” katanya.

Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa intelektual memiliki tanggung jawab historis sebagai penjaga moral publik. Dalam era digital yang rentan disinformasi, setiap pernyataan tokoh publik dapat berdampak luas dan membentuk persepsi kolektif masyarakat.

Ia mengajak seluruh akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengedepankan kritik yang solutif, berbasis data, dan berorientasi pada kemajuan bangsa, bukan retorika yang memicu ketegangan politik.
“Bangsa besar tidak dibangun oleh seruan menjatuhkan, tetapi oleh gagasan memperkuat. Demokrasi Indonesia harus dijaga dengan kedewasaan berpikir dan loyalitas terhadap konstitusi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Ketua Umum RABN ,Agus Winarno kembali menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan fondasi utama pembangunan. Perbedaan pendapat tetap dihormati, namun harus disampaikan dalam kerangka menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Indonesia membutuhkan intelektual pemersatu, bukan provokator situasi. Kepentingan bangsa harus selalu berada di atas kepentingan politik sesaat,” pungkas Agus Winarno.

(Red/aw)
Editor:Sofid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *