RSUD Randudongkal Rp45,5 Miliar: DPRD Akan Mengawasi dengan Sepatu Lapangan atau Tetap Nyaman di Balik Meja?
RABN.CO.ID, PEMALANG – Proyek pembangunan RSUD Randudongkal senilai Rp45,5 miliar kini memasuki fase penting sekaligus menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena nilai anggarannya yang besar, tetapi juga karena proyek ini dibiayai dari uang rakyat dan pinjaman daerah yang kelak harus dipertanggungjawabkan hingga hasil akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat.(18/6/2026)
Data LPSE Kabupaten Pemalang per 17 Juni 2026 menunjukkan sebanyak 69 perusahaan mendaftar mengikuti lelang pembangunan rumah sakit tersebut. Namun ketika tahapan penawaran harga dibuka, hanya 13 perusahaan yang benar-benar mengajukan penawaran. Fenomena ini memang belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran, tetapi tetap menjadi fakta yang layak dicermati dalam proyek strategis bernilai puluhan miliar rupiah.
Nilai pagu proyek tercatat sebesar Rp45,5 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp45,49 miliar. Dari 13 peserta yang menawar, penawaran terendah diajukan PT Padat Sari Perkasa sebesar Rp36,39 miliar, atau sekitar 23 persen di bawah HPS. Sementara penawaran tertinggi mencapai Rp45,37 miliar. Saat ini seluruh dokumen peserta masih berada dalam tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi.
Namun sesungguhnya perhatian publik tidak berhenti pada siapa yang akan memenangkan tender. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang akan memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Aris Ismail menegaskan proyek tersebut harus diawasi secara serius. Senada, anggota Komisi C DPRD Noor Rosyadi juga menekankan pentingnya pengawasan mengingat besarnya nilai proyek dan sumber pendanaannya yang berasal dari pinjaman Bank Jateng.
Pernyataan tersebut tentu patut diapresiasi. Namun masyarakat menunggu sesuatu yang lebih konkret daripada sekadar komitmen di hadapan mikrofon. Pengawasan yang efektif tidak hanya lahir dari ruang rapat atau tumpukan dokumen administrasi, tetapi juga dari kehadiran langsung di lapangan saat pekerjaan berlangsung.
Publik berharap DPRD tidak hanya menjadi pembaca laporan progres bulanan, melainkan turut memastikan kualitas material, mutu konstruksi, keselamatan kerja, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak yang telah disepakati. Sebab RSUD bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah tempat masyarakat mencari harapan ketika kesehatan dan bahkan nyawa menjadi taruhannya.
Karena itu, proyek RSUD Randudongkal sejatinya bukan hanya ujian bagi kontraktor yang akan mengerjakannya.
Proyek ini juga menjadi ujian bagi para pengawasnya. Apakah pengawasan akan hadir dalam bentuk inspeksi rutin dan sidak berkala, atau cukup tersimpan rapi di antara berkas-berkas laporan?
Masyarakat tidak menilai pengawasan dari banyaknya pernyataan yang disampaikan, melainkan dari jejak langkah yang terlihat di lapangan. Sebab dalam dunia politik dan pemerintahan, janji pengawasan memang mudah diucapkan. Yang lebih sulit adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar berubah menjadi rumah sakit yang kokoh, aman, dan layak melayani generasi mendatang. Jika itu terwujud, kepercayaan publik akan ikut berdiri tegak bersama bangunan RSUD yang dibangun. Jika tidak, yang selesai mungkin hanya gedungnya, sementara kepercayaan masyarakat justru tertinggal di ruang rapat
Pada akhirnya, masyarakat Pemalang tidak sedang menunggu siapa yang paling lantang berbicara tentang pengawasan. Mereka menunggu siapa yang benar-benar hadir ketika pembangunan berlangsung. Sebab di balik setiap sak semen, setiap batang besi, dan setiap meter beton yang dipasang, terdapat uang rakyat yang dipercayakan kepada negara untuk dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab.
(Red/Frj)
Editor : Sofid
