Rp1,05 Juta untuk Outing Class: Ada Apa di Balik Biaya Study Tour SMPN 1 Taman Pemalang?
RABN.CO.ID, SEMARANG – Pendidikan mestinya mengajarkan anak-anak cara berpikir kritis. Tetapi ironisnya, ketika sekolah meminta Rp1,05 juta untuk sebuah outing class ke Yogyakarta, justru orang tua yang dipaksa berpikir kritis: uang sebanyak itu sebenarnya untuk apa? Senin (7/9/2026)
Rencana kegiatan SMPN 1 Taman Kabupaten Pemalang pada 19–20 Desember 2026 mulai menuai pertanyaan dari sejumlah wali murid. Bukan karena mereka antiwisata, apalagi alergi Yogyakarta.
Persoalannya sederhana: kalau angka sudah ditentukan, mengapa rincian biayanya tidak ikut dibuka?
Transportasi berapa? Tiket objek wisata berapa?
Konsumsi berapa?
Honor pendamping, asuransi, hingga jasa biro perjalanan berapa?
Dan yang paling penting: berapa harga sebenarnya yang dibayarkan sekolah kepada penyedia jasa?
Sebab transparansi bukan dekorasi administrasi. Ia adalah syarat agar kepercayaan publik tidak berubah menjadi prasangka.
Informasi yang beredar menyebut kegiatan tersebut menggunakan Albab Tour, biro perjalanan yang dikaitkan dengan Kepala SMPN 2 Ulujami.
Jika informasi itu benar, tentu bukan berarti otomatis terjadi pelanggaran. Tetapi justru karena terdapat hubungan yang perlu diperjelas, proses pemilihan penyedia jasa, negosiasi harga, dan mekanisme pengadaan patut dibuka kepada wali murid.
Sejumlah wali murid memperkirakan perjalanan Yogyakarta tanpa menginap berada di kisaran Rp750–800 ribu per siswa. Dengan biaya Rp1,05 juta, muncul pertanyaan tentang selisihnya.
Sekali lagi, selisih bukan bukti mark-up. Tetapi selisih adalah alasan yang sah untuk bertanya.
Sebab dalam urusan uang publik, yang harus dibuktikan bukan hanya bahwa kegiatan berlangsung, tetapi bahwa setiap rupiah memiliki alasan.
Lebih jauh, bagaimana dengan siswa dari keluarga kurang mampu? Jangan sampai pendidikan berubah menjadi perlombaan kemampuan membayar.
Anak yang tidak ikut karena orang tuanya tak sanggup membayar jangan sampai merasa menjadi warga kelas dua di sekolahnya sendiri.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang layak memastikan kegiatan ini berjalan transparan, mulai dari dasar penetapan biaya, pemilihan biro perjalanan, kontrak kerja sama hingga pertanggungjawaban.
Karena Rp1,05 juta bukan sekadar angka. Bagi sebagian keluarga, itu adalah uang yang dikumpulkan dengan susah payah.Kalau biayanya wajar, buka datanya. Kalau ada selisih, jelaskan peruntukannya.
Sebab sekolah adalah tempat mengajarkan kejujuran. Dan kejujuran paling sederhana dimulai dari menjawab satu pertanyaan: uang itu sebenarnya untuk apa?
(Red/RS)
Editor: Sofid
