Rumah dinas bukan warisan keluarga – Mobil Operasional Bukan Hadiah Perkawinan,Tapi Milik Rakyat
RABN.CO.ID, PEMALANG – Ada ironi kecil dalam birokrasi: jabatan bisa nonaktif, tetapi kenyamanan fasilitas negara kadang seolah ikut mengajukan perpanjangan masa berlaku. Minggu (30/8/2026)
Ketika seorang bupati terjaring OTT KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, status jabatannya jelas mengalami perubahan. Pemerintahan tidak berhenti; roda birokrasi berjalan melalui Plt. Maka wajar jika publik mempertanyakan pula status fasilitas yang selama ini melekat pada jabatan kepala daerah maupun perangkat pendampingnya.
Di sinilah etika TP-PKK patut dibicarakan. Bila fungsi pemerintahan untuk sementara dijalankan oleh Plt, secara kepatutan kelembagaan publik tentu dapat mempertanyakan apakah fungsi pendamping kepala daerah semestinya untuk sementara dijalankan oleh istri Plt, sepanjang memang sesuai aturan dan keputusan organisasi yang berlaku.
Ini bukan soal merebut kursi. Bukan pula soal siapa lebih berhak memakai kendaraan. Ini soal konsistensi antara jabatan, fungsi, fasilitas, dan etika kekuasaan.
Sebab rumah dinas bukan rumah keluarga. Mobil operasional bukan hadiah perkawinan. Fasilitas negara lahir dari anggaran rakyat dan diberikan untuk kepentingan kedinasan. Karena itu, ketika status jabatan berubah, dasar penggunaan fasilitas juga semestinya terang.
Kalau memang ada regulasi yang membolehkan, buka dokumennya. Kalau ada keputusan resmi, jelaskan kepada publik. Jangan biarkan administrasi negara bekerja seperti mitos: semua orang tahu ceritanya, tetapi tidak ada yang pernah melihat dasar hukumnya.
Lebih ganjil lagi jika masyarakat diminta menghormati aturan, sementara fasilitas publik justru diperlakukan seolah memiliki hubungan darah dengan penggunanya.
Etika pemerintahan tidak berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak”. Ada pertanyaan yang lebih tajam: “pantas atau tidak?”
Sebab hukum adalah pagar minimum. Etika adalah kesadaran untuk tidak mencari celah di balik pagar.
Publik tidak sedang menghitung jumlah kilometer kendaraan operasional atau luas rumah dinas. Publik sedang melihat apakah setelah kekuasaan terguncang oleh kasus hukum, standar kepatutan juga ikut terguncang.
Jangan sampai jabatan selesai, tetapi fasilitasnya masih merasa menjabat.
Negara bukan rumah mertua. Mobil dinas bukan kendaraan keluarga. Dan jabatan publik bukan warisan yang dapat diteruskan melalui hubungan perkawinan.
Kalau semuanya sah, jelaskan. Kalau semuanya sesuai aturan, tunjukkan. Tetapi kalau jawabannya hanya karena “sudah biasa”, maka pertanyaan rakyat menjadi sederhana:
Sejak kapan kebiasaan lebih tinggi kedudukannya daripada aturan, dan kenyamanan keluarga pejabat lebih penting daripada rasa keadilan pemilik negara yang sebenarnya: rakyat?
(Red/Frj)
Editor: Sofid
