Transparansi P2KD Kabunan Dikritik: Warga Ingin Tatap Muka Langsung dengan Calon Kades di TPS, Bukan di Banner atau Baleho
RABN.CO.ID, PEMALANG – Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabunan tuai kritik tajam. Demokrasi desa semestinya tidak hanya sibuk mengatur tempat pemungutan suara, tetapi juga memastikan pemilih memperoleh akses informasi yang setara. Namun, kebijakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, terkait penempatan TPS dan lokasi para calon kepala desa kini menuai sorotan.(12/10/2026)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang menetapkan tiga TPS di dua wilayah, yakni Kabunan Barat dan Kabunan Timur. Kabunan Barat memiliki dua TPS dengan delapan panel, sedangkan Kabunan Timur satu TPS dengan lima panel. Total, tiga TPS dengan 13 panel.
Ironisnya, seluruh calon kepala desa justru ditempatkan berdampingan di satu titik, yakni di lingkungan SDN 05 Kabunan yang berada di wilayah Kabunan Barat.
TPS Menyebar, Calon Terpusat
Penataan ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika pemilih dipisahkan berdasarkan lokasi TPS, mengapa seluruh calon dipusatkan di satu tempat?
Sebagian masyarakat berharap dapat melihat dan mengenali kandidat secara langsung, bukan sekadar mengamati wajah mereka melalui banner atau baliho. Sebab, memilih pemimpin desa bukan seperti memilih gambar dalam katalog. Ada sosok, gagasan, rekam jejak, dan tanggung jawab yang semestinya bisa dikenali masyarakat.
Dalam demokrasi, teknis pemilihan memang penting. Namun, teknis tidak boleh menjadi tirai yang menutup ruang keterbukaan. Jika penataan tersebut memiliki pertimbangan khusus, penjelasannya seharusnya tidak menjadi teka-teki bagi warga.
Tentu, pemusatan calon tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Akan tetapi, tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan yang sah secara administratif sekalipun berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.
P2KD dan Panwas Diminta Memberikan Penjelasan
Masyarakat berharap P2KD bersama Panitia Pengawas (Panwas) menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan penempatan tiga TPS di dua wilayah serta pemusatan seluruh calon di SDN 05 Kabunan.
Keterbukaan diperlukan untuk memastikan akses informasi bagi pemilih tetap setara, sekaligus menjaga ketertiban, netralitas, dan kondusivitas menjelang hari pemungutan suara.
Panwas juga diharapkan menjalankan pengawasan secara objektif. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Kepercayaan tumbuh ketika keputusan dapat dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan dipahami masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari P2KD maupun Panwas mengenai alasan teknis penataan tersebut. Media rabn.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.
Pada akhirnya, demokrasi desa bukan sekadar soal berapa TPS yang dibangun atau di mana calon ditempatkan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk mengenali calon pemimpinnya.
Sebab, demokrasi yang sehat tidak takut pada pertanyaan publik. Justru ketika pertanyaan muncul, transparansi seharusnya hadir sebagai jawaban—bukan membiarkan warga menebak-nebak kebijakan yang menyangkut hak politik mereka.
Demokrasi bukan panggung eksklusif panitia, melainkan ruang publik yang menuntut keterbukaan dan netralitas. P2KD Kabunan tidak perlu alergi terhadap kritik, sebab keputusan tanpa penjelasan hanya akan melahirkan kecurigaan. Jika kebijakan diyakini benar, mengapa penjelasannya harus ditunggu?
Jangan sampai rakyat hanya dianggap penting saat suaranya dibutuhkan, tetapi dianggap mengganggu ketika pertanyaannya mulai tajam. Demokrasi yang sehat tidak takut pada kritik; yang patut dikhawatirkan justru kekuasaan kecil yang merasa tak perlu menjelaskan diri.(Red/Frj)
Editor: Sofid
