Komitmen Berbenah: Pemkab Pemalang sambut dengan baik Pendampingan KPK
RABN.CO.ID, PEMALANG – Bupati Pemalang mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Jakarta pada Senin (16/6/2025 ) Kehadiran orang nomor satu di Pemalang ini sontak menarik perhatian publik dan awak media. (17/6/2025)
Rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti urgensi peningkatan kemandirian fiskal Pemkab Pemalang. Meski memiliki kekayaan geografis berupa laut dan pegunungan, potensi daerah ini dinilai belum dioptimalkan secara maksimal.
Merujuk data Kementerian Keuangan, APBD Pemalang 2025 mencapai Rp2,80 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada di angka Rp529 miliar. .
Sementara belanja daerah menyentuh Rp2,84 triliun, di mana alokasi terbesar berasal dari belanja barang dan jasa senilai Rp572 miliar.
Data LPSE Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa mekanisme PBJ didominasi oleh pengadaan langsung (44,81%) dan e-purchasing (36,82%), sedangkan porsi tender hanya 13,49%.
“Nilai-nilai pengadaan itu besar. Kami mengingatkan agar Pemkab memperketat pengawasan, sebab pola penunjukan langsung sangat rentan disalahgunakan,” tegas Ely.
Komitmen Berbenah: Pemkab Pemalang sambut dengan baik Pendampingan KPK
Menanggapi evaluasi dari KPK, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, pendampingan dari KPK menjadi panduan penting dalam mewujudkan tata kelola yang sehat.
“Kami menyambut baik kehadiran KPK sebagai pendamping strategis. Perubahan mindset bahwa aparatur negara adalah pelayan masyarakat merupakan tantangan besar, tetapi kami bertekad untuk berubah,” tegas Anom.
Ia juga menyampaikan bahwa kejadian di masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk membangun ulang kepercayaan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang senapas dengan prinsip integritas.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas III.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup ) Wilayah III KPK, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten, dan sejumlah kepala dinas Pemkab Pemalang. Ke depan, kolaborasi intensif diharapkan mampu melahirkan transformasi tata kelola yang konkret dan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. ( RedF/Rhm)
Editor : Sofid
