Editorial| Masyarakat Wajib Tahu: Apa Itu Desil 1 sampai 6, Ini Penjelasannya
RABN.CO.ID, PEMALANG – Pemerintah bersama pendamping sosial dan perangkat desa dan kelurahan terus menggencarkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait pemahaman desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dinilai penting agar warga tidak salah paham mengenai penentuan penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Dalam kegiatan penyuluhan yang digelar di balai desa dan kelurahan masyarakat diberikan penjelasan langsung tentang apa itu desil 1 sampai 6, serta bagaimana pengaruhnya terhadap penetapan program bantuan seperti PKH, BPNT, PBI-JKN, hingga bantuan sosial lainnya.
Apa Itu Desil?
Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi. Data ini disusun pemerintah melalui pendataan nasional, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dari yang paling miskin hingga yang lebih mampu.
Secara umum, desil menunjukkan posisi ekonomi rumah tangga dalam skala 10 tingkatan.
Namun dalam praktik di lapangan, desil 1 sampai 6 paling sering menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan sasaran program perlindungan sosial.
Penjelasan Desil 1 sampai 6
Dalam penyuluhan tersebut, narasumber memaparkan secara rinci:
Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling miskin dan paling rentan. Biasanya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.
Desil 2: Masyarakat miskin dengan kebutuhan dasar yang masih sangat terbatas.
Desil 3: Kelompok hampir miskin, rentan jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi.
Desil 4: Masyarakat berpenghasilan rendah, masih membutuhkan perlindungan dan intervensi pemerintah.
Desil 5: Kelompok menengah bawah, umumnya sudah lebih stabil namun tetap masuk pemantauan.
Desil 6: Kelompok transisi menuju menengah, biasanya tidak lagi menjadi prioritas utama bantuan sosial.
Pentingnya Pemahaman Desil
Pendamping sosial menjelaskan, banyak konflik di masyarakat muncul akibat ketidaktahuan tentang sistem desil.
Tidak sedikit warga yang merasa layak menerima bantuan, namun secara data masuk di desil yang lebih tinggi.
“Melalui Editorial ini, berharap masyarakat paham bahwa bantuan tidak ditentukan secara subjektif, tapi berdasarkan data dan indikator kesejahteraan.”
Jika ada ketidaksesuaian, warga dipersilakan mengajukan pemutakhiran data melalui desa atau kelurahan.”(Red/MF)
Editor:Sofid
