Menjelang Kontestasi Kepala Desa: Masihkah Kursi Kepala Desa Menggiurkan?
Opini : Oleh M.Faroji ,Kabiro Jawa Tengah RABN.CO.ID
RABN.CO.ID, SEMARANG – 27 Februari 2026 – Menjelang kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades), dinamika politik di tingkat akar rumput kembali menghangat. Desa yang selama ini dikenal sebagai ruang sosial yang relatif tenang, mendadak berubah menjadi arena kompetisi penuh strategi, lobi, hingga manuver politik. Pertanyaannya, di tengah berbagai tantangan tata kelola dan sorotan publik, mungkinkah kursi kepala desa masih menggiurkan?
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi kepala desa mengalami penguatan signifikan.
Desa memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun melalui Dana Desa. Kondisi ini menjadikan jabatan kepala desa bukan lagi sekadar posisi administratif, melainkan juga strategis secara politik dan ekonomi.
Besarnya anggaran desa menjadi salah satu faktor utama yang membuat kursi kepala desa tetap menarik. Kepala desa memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan, menetapkan prioritas program, hingga menunjuk pelaksana kegiatan. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut membuka ruang besar untuk membangun citra kepemimpinan yang kuat. Namun di sisi lain, kewenangan yang luas tanpa pengawasan ketat berpotensi memicu penyalahgunaan.
Selain faktor anggaran, jabatan kepala desa juga menjanjikan legitimasi sosial. Di banyak daerah, kepala desa masih dipandang sebagai tokoh sentral yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Status sosial ini kerap menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi figur-figur lokal yang ingin memperluas jaringan atau memperkuat posisi dalam struktur kekuasaan informal.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi kepala desa saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu.Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama. Masyarakat desa kini semakin kritis, terlebih dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial.Kesalahan kecil dapat dengan cepat menjadi isu besar yang menyebar luas. Kepala desa tidak lagi bisa memimpin dengan pendekatan tertutup atau otoriter.
Kontestasi Pilkades juga sering kali memunculkan polarisasi sosial. Perbedaan pilihan dapat memicu ketegangan antarwarga, bahkan memecah hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, jabatan kepala desa bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang kemampuan merajut kembali persatuan pasca pemilihan. Tidak semua kandidat siap menghadapi konsekuensi sosial tersebut.
Faktor biaya politik juga menjadi pertimbangan penting. Di sejumlah daerah, Pilkades memerlukan modal yang tidak sedikit, baik untuk sosialisasi, alat peraga, hingga konsolidasi tim sukses. Biaya yang besar ini berpotensi mendorong praktik transaksional. Jika motivasi awal sudah berorientasi pada “balik modal”, maka tata kelola pemerintahan desa bisa terdampak negatif.
Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak calon kepala desa yang maju dengan niat tulus membangun kampung halamannya. Mereka melihat desa sebagai ruang pengabdian sekaligus peluang melakukan perubahan nyata.
Dengan kepemimpinan yang visioner dan integritas kuat, desa dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing.
Peran lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. BPD memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan kepala desa, termasuk dalam pembahasan dan pengawasan anggaran. Sinergi antara kepala desa dan BPD akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga berpengaruh terhadap iklim pemerintahan desa. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat menjadi efek jera sekaligus memperbaiki citra jabatan kepala desa agar tidak identik dengan potensi korupsi.
Di sisi lain, meningkatnya kesejahteraan perangkat desa dan adanya masa jabatan yang relatif panjang (enam tahun dan dapat menjabat hingga tiga periode) turut memperkuat daya tarik posisi ini.
Stabilitas masa jabatan memberi ruang bagi kepala desa untuk merancang program jangka menengah. Namun, jika tidak diimbangi regenerasi kepemimpinan, masa jabatan panjang juga berisiko melanggengkan kekuasaan.
Pertanyaan “masihkah kursi kepala desa menggiurkan?” pada akhirnya bergantung pada sudut pandang. Bagi mereka yang melihatnya sebagai peluang ekonomi dan kekuasaan, jawabannya mungkin iya. Namun bagi yang memahami beratnya tanggung jawab, risiko hukum, serta tekanan sosial, jabatan ini bukan sekadar kursi empuk, melainkan amanah besar.
Kontestasi kepala desa idealnya menjadi ajang adu gagasan, bukan adu kekuatan finansial. Masyarakat desa memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan dengan memilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kedekatan emosional atau iming-iming materi.
Jika demokrasi desa berjalan sehat, maka kursi kepala desa akan tetap diminati oleh figur-figur terbaik yang siap bekerja dan melayani. Namun jika praktik transaksional dan konflik sosial terus mendominasi, daya tarik jabatan tersebut bisa berubah menjadi beban.
Dengan demikian, menjelang kontestasi Pilkades, refleksi bersama menjadi penting: apakah jabatan kepala desa akan terus menjadi simbol pengabdian dan kepemimpinan moral, atau sekadar posisi strategis yang diperebutkan demi kepentingan pragmatis? Masa depan desa sangat ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan.
(Red/MF)
Editor: Sofid
