Sahur di Perjalanan : Bupati Cilacap di Boyong ke Jakarta Usai Terjaring OTT KPK
RABN.CO.ID, BANYUMAS – 14 Maret 2026 Bupati Cilacap, SAR, harus menjalani sahur di perjalanan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Penangkapan tersebut terjadi di wilayah Banyumas dan menjadi perhatian publik, mengingat sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap turut diamankan dalam operasi tersebut.
SAR keluar dari Gedung Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banyumas pada pukul 21.12 WIB. Ia tampak meninggalkan lokasi bersama sejumlah penyidik KPK yang kemudian membawanya menuju Stasiun Purwokerto untuk diberangkatkan ke Jakarta.
Dalam rombongan tersebut, SAR tidak sendirian. Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, SD, serta beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap juga turut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar lembaga antirasuah itu. Para pejabat tersebut diduga terkait dalam perkara yang tengah didalami oleh penyidik KPK.
Setelah keluar dari gedung Sat Reskrim, SAR terlihat berjalan menuju sebuah mobil berwarna hitam yang telah terparkir di halaman gedung. Kendaraan dengan nomor polisi F xxxx FBK itu kemudian membawa rombongan menuju Stasiun Purwokerto di Kabupaten Banyumas.
Perjalanan menuju stasiun berlangsung di bawah pengawalan penyidik KPK.Situasi di sekitar lokasi terlihat cukup tertutup, sementara sejumlah awak media mencoba memantau pergerakan rombongan yang membawa para pejabat daerah tersebut.
Setibanya di Stasiun Purwokerto, rombongan langsung diarahkan menuju ruang tunggu VIP.
Para penyidik KPK tampak terus mengawal SAR dan pejabat lain yang ikut diamankan.
Mereka diduga akan diberangkatkan menggunakan kereta menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.
Penangkapan tersebut terjadi di tengah bulan Ramadan, sehingga perjalanan yang dijalani SAR dan rombongan bertepatan dengan waktu sahur. Dengan jadwal keberangkatan menuju Jakarta yang berlangsung pada malam hingga dini hari, momen sahur pun kemungkinan harus dijalani di perjalanan menuju ibu kota.
KPK hingga kini masih terus mendalami kasus yang melibatkan Bupati Cilacap dan sejumlah pejabat daerah tersebut. Operasi tangkap tangan biasanya dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti awal yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi, termasuk praktik suap atau gratifikasi dalam pengelolaan proyek atau kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menyebut OTT tersebut merupakan bagian dari upaya KPK memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi di daerah.
Penangkapan kepala daerah dalam operasi semacam ini bukan pertama kali terjadi, dan seringkali berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan atau pengaturan anggaran.Hingga berita ini turunkan, KPK belum merinci secara resmi perkara yang menjerat Bupati Cilacap dan pihak-pihak lain yang ikut diamankan. Namun sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dari penyelidikan yang dilakukan KPK. Jika bukti awal dinilai cukup, KPK akan menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka dan mengumumkannya dalam konferensi pers resmi di Jakarta.
Kasus ini kembali menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan hukum akibat dugaan korupsi. Di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek daerah.
(Red/MF)
Editor;Sofid
