Rp100 Ribu untuk 2.880 Hari: Semurah Itukah Harga Suara Kita?
RABN.CO.ID, PEMALANG – 9 Nopember 2026 — Kontestasi Pilkades bukan sekadar pertarungan nama dan popularitas, melainkan momentum bagi masyarakat menentukan arah masa depan desa. Di tengah persaingan para calon, suara rakyat semestinya lahir dari pertimbangan visi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan memimpin—bukan karena tekanan, iming-iming, apalagi transaksi politik.
Politik uang selalu punya cara sederhana untuk membuat masa depan terlihat murah. Cukup selembar uang Rp100 ribu, lalu suara rakyat berpindah tangan. Transaksinya selesai dalam hitungan menit. Tetapi konsekuensinya bisa tinggal selama delapan tahun.
Mari kita berhitung tanpa perlu menjadi profesor politik.
Delapan tahun, dengan asumsi 360 hari setiap tahun, sama dengan 2.880 hari. Jika sebuah suara dihargai Rp100 ribu, maka nilainya hanya sekitar Rp34,72 per hari.
Rp34 sehari.
Nominal yang mungkin tak cukup membeli jajanan, tetapi konon cukup untuk “membeli” mandat mengelola desa selama ribuan hari.
Di sinilah demokrasi mulai mengalami inflasi moral.
Amplopnya nyata, uangnya nyata, tetapi pertanggungjawaban atas masa depan desa sering kali baru terasa setelah pesta demokrasi selesai.
Rakyat menerima uang hari ini. Besok uang itu habis. Namun pemimpin yang lahir dari proses tersebut membawa kewenangan atas anggaran, pembangunan, pelayanan publik dan kebijakan desa selama bertahun-tahun.
Lalu ketika pembangunan dipertanyakan, pelayanan dianggap buruk, atau anggaran mulai dicurigai, pertanyaan yang muncul mestinya bukan hanya “Siapa yang salah?”
Tetapi juga: “Apa yang kita pilih ketika suara kita ditukar dengan uang?”
Yang lebih berbahaya adalah ketika politik uang bertemu dengan politik keluarga, kepentingan kelompok dan ambisi mempertahankan kekuasaan.
Demokrasi akhirnya bukan lagi kompetisi gagasan, melainkan pertandingan siapa yang paling kuat membangun jaringan dan paling tebal menyediakan “isi amplop”.
Tentu tidak setiap kemenangan berarti politik uang, dan tidak setiap pemimpin yang menang melalui pemilu otomatis buruk.
Tetapi praktik membeli suara tetap harus ditolak karena merusak kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan.
Pilkades bukan lelang jabatan.
Kepala desa bukan pemilik desa.
Anggaran desa bukan rekening pribadi. Dan suara warga bukan komoditas yang pantas ditimbang berdasarkan pecahan uang.
Sebab Rp100 ribu mungkin bisa membeli kebutuhan sehari.
Tetapi jangan sampai Rp100 ribu membeli delapan tahun penyesalan.
Jika masa depan desa bisa dibeli seharga Rp34 sehari, mungkin yang paling murah bukan suara rakyat.
Yang sedang dimurahkan adalah akal sehat demokrasi.
(Red/Frj)
Editor: Sofid
