Efesiensi Dipertanyakan, PDAM Tirta Mulia Pemalang Pilih Pembinaan di Yogyakarta : Air Bersih Ditunggu, Pasca Kebakaran Belum Pulih
RABN.CO.ID, PEMALANG – Efisiensi anggaran kerap terdengar megah dalam pidato, tetapi maknanya baru benar-benar diuji ketika berhadapan dengan keputusan nyata. Di Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, pertanyaannya sederhana: ketika masyarakat masih membutuhkan air bersih dan ruang administrasi kantor disebut belum pulih pascakebakaran, mengapa pembinaan justru digelar di Yogyakarta?
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Neo Yogyakarta, Jumat (23/10/2026), itu disebut melibatkan sekitar 179 hingga 190 peserta, mulai dari jajaran Kuasa Pemilik Modal Daerah (KPMD), Plt. Bupati Pemalang Nurkholes, Direktur Utama Budi Harsudiono Seto Aji, direksi, Dewan Pengawas hingga karyawan.
Persoalannya bukan semata-mata soal bepergian ke luar kota. Pembinaan pegawai tentu bisa diperlukan. Namun, ketika sebuah perusahaan daerah mengelola pelayanan dasar masyarakat, setiap keputusan anggaran semestinya mampu menjawab satu pertanyaan: mana yang lebih mendesak, agenda pembinaan di hotel atau kebutuhan pelayanan yang belum sepenuhnya tertangani?
Di sinilah logika efisiensi diuji. Sebab, efisiensi bukan sekadar memangkas angka di atas kertas, melainkan memastikan uang perusahaan digunakan untuk kebutuhan yang paling penting.
ANGGARAN BELUM TERBUKA, PUBLIK DIMINTA MENEBAK ?
Leroy dari bidang hukum dan sumber daya manusia Perumda Tirta Mulia membenarkan adanya kegiatan pembinaan di Yogyakarta. Namun, ketika ditanya mengenai anggaran, ia menyebut persoalan tersebut menjadi kewenangan ketua panitia.
Jawaban itu mungkin menjelaskan pembagian tugas internal. Tetapi bagi publik, persoalan belum selesai. Berapa total biayanya? Dari mana sumber pendanaannya? Berapa biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya? Apa target yang hendak dicapai?
Hingga kini, besaran anggaran belum terungkap secara pasti. Karena itu, dugaan mengenai biaya ratusan juta rupiah tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum dokumen dan keterangan resmi tersedia.
Namun, justru karena angka belum diketahui, keterbukaan menjadi semakin penting. Publik tidak semestinya dipaksa menebak-nebak ketika yang dibicarakan adalah penggunaan sumber daya perusahaan daerah.
Dalam tata kelola yang sehat, pertanggungjawaban tidak berhenti pada kalimat, “Itu kewenangan panitia.” Sebab, kewenangan mengelola kegiatan harus berjalan beriringan dengan kewajiban menjelaskan penggunaannya.
APAKAH PEMALANG KEHABISAN TEMPAT LAYAK?
Pertanyaan berikutnya lebih mendasar: apakah di Kabupaten Pemalang tidak tersedia tempat yang layak untuk menyelenggarakan pembinaan?
Jika fasilitas lokal memungkinkan, mengapa Yogyakarta yang dipilih? Apakah sudah dilakukan perbandingan biaya? Apakah lokasi tersebut menawarkan manfaat teknis yang tidak tersedia di Pemalang? Ataukah terdapat pertimbangan lain yang dapat dijelaskan secara terbuka?
Semua itu merupakan pertanyaan wajar, bukan vonis terhadap keputusan manajemen.
Melaksanakan kegiatan di luar daerah tidak otomatis salah. Namun, tanpa penjelasan mengenai urgensi dan perbandingan manfaat-biaya, keputusan tersebut rawan memunculkan kesan bahwa efisiensi hanya menjadi slogan, sementara kebiasaan menyelenggarakan kegiatan di luar kota tetap berjalan seperti biasa.
Ironisnya, jika kegiatan serupa dapat dilaksanakan di Pemalang dengan kualitas yang setara dan biaya lebih rendah, penghematan itu berpotensi dialihkan untuk mendukung pelayanan air bersih atau pemulihan fasilitas kerja.
Tentu, kesimpulan tersebut membutuhkan data. Tetapi bukankah tugas manajemen memang menyediakan data agar keputusan perusahaan bisa diuji secara rasional?
HOTEL BISA NYAMAN, TETAPI PELAYANAN JANGAN TERLUPAKAN
Di satu sisi, pembinaan berlangsung di hotel. Di sisi lain, ruang administrasi kantor yang disebut terdampak kebakaran belum sepenuhnya pulih, sementara kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan tetap menuntut perhatian.
Kontras inilah yang layak dijelaskan oleh manajemen.
Tidak berarti pembinaan harus dihentikan atau pegawai dilarang mengikuti kegiatan di luar daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap penting.
Namun, pembinaan yang baik semestinya menghasilkan perubahan nyata: pelayanan lebih cepat, distribusi air lebih andal, keluhan pelanggan lebih tertangani, serta pengelolaan perusahaan lebih efektif.
Jika hasil akhirnya hanya berupa dokumentasi kegiatan, daftar kehadiran, dan laporan perjalanan, publik berhak bertanya tentang nilai tambah yang benar-benar diperoleh.
Sebab, pelanggan tidak membayar tagihan air untuk membiayai seremoni tanpa hasil. Mereka membayar untuk mendapatkan pelayanan yang layak.
KPMD DAN DIREKSI, SAATNYA MENJAWAB
Jajaran KPMD dan direksi Perumda Tirta Mulia perlu menjelaskan dasar pemilihan Yogyakarta, total anggaran, urgensi jumlah peserta, serta indikator keberhasilan kegiatan tersebut.
Manajemen juga perlu memaparkan rencana pemulihan ruang administrasi pascakebakaran dan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat.
Keterbukaan menjadi semakin relevan di tengah sorotan terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang setelah OTT KPK yang menyeret Bupati nonaktif Anom Widiantoro pada 28 Juli 2026. Perkara tersebut merupakan persoalan hukum tersendiri dan tidak membuktikan adanya pelanggaran dalam kegiatan PDAM. Namun, situasi ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
EFISIENSI BUKAN SOAL JARAK, MELAINKAN SKALA PRIORITAS
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang Yogyakarta sebagai kota tujuan. Persoalannya adalah bagaimana manajemen menentukan prioritas ketika kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat sama-sama menuntut perhatian.
Jika kegiatan di Yogyakarta memang paling efektif, tunjukkan dasar perhitungannya. Jika anggarannya wajar, buka rinciannya sesuai ketentuan. Jika pembinaannya berkualitas, tetapkan indikator dan umumkan hasilnya. Jika kantor belum pulih, jelaskan jadwal penyelesaiannya.
Jika masyarakat membutuhkan air, tunjukkan langkah nyata untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Sebab, efisiensi tidak diukur dari seberapa jauh pegawai bepergian, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kembali kepada perusahaan dan masyarakat.
Pertanyaan akhirnya tetap sederhana: apakah Pemalang benar-benar tidak memiliki tempat yang layak untuk pembinaan, atau justru manajemen yang belum menjelaskan mengapa Yogyakarta menjadi pilihan?
Publik tidak membutuhkan prasangka. Publik membutuhkan data, alasan yang masuk akal, dan bukti bahwa setiap keputusan anggaran berpihak pada kepentingan pelayanan.
Karena dalam perusahaan yang mengurus air bersih, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa nyaman ruang pertemuan, melainkan seberapa baik air mengalir sampai ke rumah warga.(Red/Tim)
Redaksi: Sofid
