KPK Panggil Dirut LKM BKD dan Dirut Bank Pemalang Serta Keponakan Plt Bupati Pemalang, Dalami Dugaan Aliran Uang Kasus Anom Widiantoro
RABN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiantoro. Sejumlah pejabat daerah dan pihak terkait diperiksa untuk mendalami dugaan pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, serta aliran uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.(10/11/2026)
Pada Senin (9/11/2026), penyidik KPK lakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Lembaga Keuangan Mikro – Badan Kredit Desa (LKM BKD) Pemalang berinisial OL dan Dirut Bank Pemalang Inisial NV serta keponakannya Plt Bupati Pemalang berinisial IB . Plt Bupati Pemalang juga masuk dalam agenda pemanggilan penyidik.
Pemeriksaan OL menjadi perhatian setelah sebelumnya, pada 6 November 2026, ia mengungkapkan kepada awak media rabn.co.id , dugaan penyerahan sejumlah uang kepada pejabat Dinas Perekonomian berinisial AG pada 31 Desember 2025. OL juga menyebut adanya penyerahan dana kepada mantan Sekretaris Daerah Pemalang berinisial J pada April 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, OL mengaku penyerahan uang tersebut diduga dilakukan karena tekanan dan paksaan dari pihak tertentu yang memanfaatkan kewenangan jabatan.
Keterangan tersebut menjadi informasi penting yang perlu diuji melalui pemeriksaan saksi, pencocokan dokumen, serta penelusuran transaksi keuangan. Penyidik diharapkan dapat mengungkap latar belakang penyerahan dana, pihak yang diduga meminta, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Pengembangan penyidikan ini menjadi momentum bagi KPK untuk menelusuri seluruh mata rantai dugaan penyimpangan di lingkungan Pemkab Pemalang. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap siapa pun yang berdasarkan alat bukti diduga memiliki keterkaitan.
Prinsipnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada satu nama atau jabatan. Setiap dugaan, keterangan saksi, dan aliran dana harus ditelusuri secara menyeluruh agar perkara menjadi terang dan pertanggungjawaban hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat mendesak KPK mengusut perkara ini hingga tuntas dan tidak berhenti hanya pada penetapan empat tersangka. Seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, menerima aliran dana, atau menyalahgunakan kewenangan harus ditelusuri tanpa pengecualian, termasuk Plt Bupati Pemalang apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan keterlibatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Semua langkah tetap harus berlandaskan alat bukti dan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi: rabn.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.(Red/Frj)
Editor: Sofid
