KPK Diminta Bongkar Tuntas Dugaan Pemerasan dan Monopoli Proyek Serta Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang, Jangan Berhenti pada Empat Tersangka
RABN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik pemerasan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Publik berharap pengembangan penyidikan tidak berhenti pada empat orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.(12/11/2026)
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Bupati Pemalang Anom Widiantoro, Gus Haris, Diaz, dan Lilik Budi Supriyanto. Penetapan para tersangka menjadi pintu masuk penting bagi KPK untuk menelusuri lebih jauh konstruksi perkara, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang diduga mengetahui, terlibat, maupun memperoleh keuntungan dari praktik yang sedang diusut.
Sorotan masyarakat kini turut mengarah pada Plt Bupati Pemalang yang sebelumnya telah dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan. Meski demikian, pemanggilan seseorang tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan ataupun penetapan status hukum.
Masyarakat meminta KPK tidak hanya mengurai dugaan pemerasan dan monopoli Proyek tetapi juga mendalami kemungkinan praktik transaksional dalam pengisian dan penempatan jabatan di lingkungan birokrasi Pemalang. Penelusuran aliran dana, komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta hubungan antarpihak dinilai penting untuk membuka perkara secara utuh.
Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan strategis, KPK diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Kini, masyarakat menunggu sejauh mana keberanian KPK membongkar perkara ini hingga ke akar persoalan. Sebab, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila fakta penyidikan masih menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain.
Jangan sampai empat tersangka menjadi akhir cerita, sementara babak besar dugaan pemerasan dan jual beli jabatan justru belum tersentuh. Sebab, korupsi bukan pertunjukan panggung yang hanya menampilkan pemain kecil, sementara sutradara bersembunyi di balik tirai kekuasaan. KPK harus berani membuka tirai itu. Jika bukti mengarah kepada siapa pun, jabatan tidak boleh menjadi tameng dan kekuasaan tidak boleh menjadi tempat persembunyian.(Red/Frj)
Editor: Sofid
