Pengelola Panen Telur, Warga Panen Bau!, Kandang Ayam Petelur di Semiliran Disorot – Status Sewa Tanah Bengkok Desa Ikut Dipertanyakan !
RABN.CO.ID, PEMALANG – Ada ironi yang tak perlu ditetaskan di Dusun Semiliran, Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang,Kabupaten Pemalang. Ayam boleh bertelur setiap hari, pengelola boleh menghitung keuntungan, tetapi warga justru harus menghirup bau menyengat dan menghadapi serbuan lalat yang diduga berasal dari kandang ayam petelur di Desa Kebon Gede.(12/11/2026)
Persoalannya bukan warga anti-investasi atau alergi terhadap usaha peternakan. Namun, sejak kapan keuntungan usaha boleh dibayar dengan hilangnya kenyamanan hidup masyarakat sekitar?
Protes warga bukan sekadar desas-desus. Pada 10 November 2026, warga RT 02/RW 01 Dusun Semiliran secara resmi menyampaikan surat pernyataan keberatan yang diketahui Ketua RT Tri Widianingsih dan Ketua RW M. Syahroni.
Dalam surat tersebut, warga mempersoalkan jarak kandang dengan permukiman, bau menyengat, meningkatnya populasi lalat, hingga dugaan tidak adanya sosialisasi sebelum usaha berdiri.
Persoalan semakin menarik perhatian karena kandang ayam petelur tersebut disebut berdiri di atas tanah bengkok desa dengan status pemanfaatan melalui sewa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: bagaimana proses penyewaan dilakukan, siapa pihak yang menyetujui, berapa nilai sewanya, berapa lama masa sewanya, dan apakah seluruh prosedurnya telah sesuai ketentuan pengelolaan aset desa?
Jika benar menggunakan tanah bengkok, transparansi menjadi keharusan. Tanah desa bukan milik pribadi yang bisa dimanfaatkan tanpa pertanggungjawaban. Pemerintah desa perlu membuka informasi mengenai dasar perjanjian, mekanisme penyewaan, serta kontribusi pendapatan yang diterima desa.
Kondisi lingkungan pun semakin mengkhawatirkan menjelang musim penghujan. Jika pengelolaan kotoran ayam, limbah, dan sanitasi tidak dilakukan secara benar, persoalan bau dan lalat berpotensi semakin parah. Risiko gangguan kesehatan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), juga menjadi kekhawatiran masyarakat, meskipun hubungan medisnya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
*Di sinilah pemerintah diuji.*
DPMPTSP, Satpol PP Kabupaten Pemalang, Camat Bantarbolang, hingga pemerintah desa jangan hanya menjadi institusi yang pandai menerima surat, tetapi lamban membaca keresahan warga.
Turun ke lapangan! Periksa perizinan, kesesuaian lokasi, sanitasi, pengelolaan limbah, serta legalitas pemanfaatan tanah bengkok. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Sebab, izin usaha bukan jimat yang membuat pengelolanya kebal kritik. Investasi memang penting, tetapi hak masyarakat mendapatkan lingkungan sehat bukan barang yang bisa ditukar dengan sebutir telur.
Jangan sampai ayam sibuk bertelur, pengusaha menghitung keuntungan, sementara pemerintah justru sibuk memelihara diam. Jika tanah desa disewakan, uang sewanya harus jelas. Jika warga terdampak, tanggung jawabnya juga harus nyata!
Publik kini menunggu tindakan terbuka, bukan sekadar rapat, disposisi, atau janji pemeriksaan.(Red/Frj)
Editor: Sofid
