SOAL ISU JUAL BELI JABATAN DIRUT, ALIANSI TIRTA SAKTI BAKAL GERUDUK PDAM TIRTA MULIA PEMALANG
RABN.CO.ID, PEMALANG – Aliansi Tirta Sakti berencana menggelar audiensi dengan manajemen Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang pada Jumat, 13 November 2026. Audiensi tersebut akan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari isu dugaan praktik jual beli jabatan Direktur Utama (Dirut) hingga kualitas pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Aliansi Tirta Sakti adalah mencuatnya dugaan praktik jual beli jabatan dalam proses pengisian posisi Direktur Utama PDAM Tirta Mulia Pemalang. Isu tersebut sebelumnya menjadi sorotan dalam pemberitaan media yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka dugaan jejaring kekuasaan di balik persoalan tersebut.
Aliansi Tirta Sakti memandang bahwa pengisian jabatan Direktur Utama perusahaan daerah harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Sebab, posisi tersebut bukan sekadar jabatan struktural, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset daerah sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Melalui audiensi tersebut, Aliansi Tirta Sakti akan mempertanyakan transparansi proses rekrutmen dan pengangkatan Direktur Utama, termasuk mekanisme seleksi, pemenuhan persyaratan administrasi dan kompetensi, serta proses pengambilan keputusan yang melatarbelakangi pengisian jabatan tersebut.
Selain persoalan tata kelola jabatan, audiensi juga akan menyoroti kualitas pelayanan air bersih PDAM Tirta Mulia yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Keluhan masyarakat terkait distribusi air menjadi salah satu perhatian utama. Sejumlah pelanggan mengeluhkan aliran air yang kecil, tekanan air tidak stabil, bahkan air kerap mati dalam waktu tertentu. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap aktivitas dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang bergantung pada layanan PDAM.
Aliansi Tirta Sakti menilai persoalan distribusi air bersih tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Sebagai perusahaan daerah yang bergerak dalam pelayanan kebutuhan dasar, PDAM memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih secara layak, merata, dan berkelanjutan.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah sulitnya masyarakat menjangkau layanan penjualan air minum menggunakan mobil tangki (truck tank). Berdasarkan keluhan masyarakat, akses terhadap layanan tersebut terkendala dengan alasan keterbatasan atau kekurangan armada yang dimiliki PDAM Tirta Mulia.
Padahal, layanan penjualan air melalui mobil tangki merupakan salah satu alternatif penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum terjangkau jaringan instalasi perpipaan PDAM.
Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen PDAM. Sebab, keterbatasan jaringan perpipaan semestinya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk kesulitan memperoleh akses terhadap layanan air bersih.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Tirta Sakti juga akan meminta penjelasan mengenai jumlah armada mobil tangki yang tersedia, kendala operasional yang dihadapi, serta langkah konkret PDAM dalam memastikan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan tetap mendapatkan akses pelayanan air bersih secara layak.
Bagi Aliansi Tirta Sakti, persoalan PDAM Tirta Mulia tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menduduki jabatan Direktur Utama. Lebih dari itu, transparansi tata kelola perusahaan, profesionalitas manajemen, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang harus berjalan beriringan.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog sekaligus bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh perusahaan daerah.
Aliansi Tirta Sakti berharap manajemen PDAM Tirta Mulia dapat menerima audiensi dan memberikan penjelasan secara terbuka atas berbagai persoalan yang akan disampaikan.
Sebab, PDAM bukan sekadar perusahaan yang mengelola distribusi air, tetapi juga institusi pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pemalang. Transparansi pengelolaan dan kualitas pelayanan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru menjadi persoalan yang terus dikeluhkan pelanggan.(Red/Frj)
Editor: Sofid
