EDITORIAL: Cepat di Media Sosial, Lambat di Kenyataan -Ketika Pemerintah Sibuk Mengelola Citra
RABN.CO.ID, SEMARANG – 8 Mei 2026 — Di era digital hari ini, pemerintah tampaknya mulai memahami satu hal penting: opini publik bisa lebih menakutkan daripada rapat evaluasi. Karena itu, media sosial kini tidak lagi dipandang sekadar alat komunikasi, melainkan medan perang citra yang harus dikuasai.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang Jawa Tengah pun bergerak cepat. Diskominfo menggelar bimbingan teknis pengelolaan informasi publik.
Tujuannya terdengar sangat ideal: mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat agar tidak berkembang menjadi disinformasi.
Bahasa birokrasi memang selalu terdengar rapi.
Masalahnya, rakyat hari ini tidak sedang kekurangan kata-kata. Yang kurang adalah kenyataan.
Kita hidup di zaman ketika pemerintah bisa sangat cepat membalas komentar netizen, tetapi terlalu lambat menambal jalan berlubang.
Sangat responsif membuat klarifikasi, tetapi sering gagap menyelesaikan persoalan mendasar.
Akhirnya publik mulai bertanya dengan nada getir: apakah pemerintah sedang memperbaiki pelayanan, atau sekadar mempercantik cara menjelaskan kegagalan?
Karena di lapangan, rakyat tidak hidup dari admin yang aktif.
Rakyat hidup dari pelayanan yang bekerja.
Jalan rusak tidak berubah mulus hanya karena caption Instagram dibuat lebih elegan. Banjir tidak surut hanya karena OPD rajin membuat konten TikTok. Rumah sakit tidak otomatis manusiawi hanya karena humasnya lebih komunikatif.
Tetapi ironinya, birokrasi modern sering kali lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang menyelesaikan akar persoalan. Kritik dianggap ancaman.
Suara nyinyir dianggap gangguan stabilitas. Padahal kritik lahir justru karena rakyat masih memiliki harapan.
Ketika masyarakat marah, itu artinya mereka masih peduli.
Yang berbahaya bukan kritik keras. Yang berbahaya adalah ketika rakyat mulai apatis dan berhenti berharap.
Namun tampaknya banyak pejabat lebih takut pada komentar viral dibanding penderitaan yang nyata. Sebab komentar bisa merusak citra, sementara penderitaan rakyat sering kali hanya dianggap statistik pembangunan.
Inilah penyakit birokrasi yang paling akut hari ini: terlalu sensitif terhadap opini, tetapi terlalu kebal terhadap kenyataan.
Kalimat bahwa keterlambatan respons dapat memunculkan efek negatif memang benar. Tetapi efek negatif terbesar bukan muncul karena rakyat terlalu kritis. Efek negatif terbesar muncul ketika masyarakat merasa pemerintah hanya hadir di media sosial, tetapi absen di kehidupan nyata.
Publik sekarang jauh lebih cerdas. Mereka bisa membedakan mana pemerintah yang bekerja dan mana yang sekadar pandai membuat pencitraan digital.
Mereka tahu bedanya pemimpin yang turun menyelesaikan masalah dengan pemimpin yang hanya turun membuat konten.
Di era media sosial, semua memang bisa direkam. Semua bisa diviralkan. Tetapi justru karena itu rakyat kini memiliki alat untuk melihat wajah asli kekuasaan tanpa make up birokrasi.
Dan yang sering terlihat justru paradoks: komunikasi semakin cepat, tetapi pelayanan tetap lambat.
Mungkin karena pemerintah terlalu fokus membangun “narasi positif”, sampai lupa membangun kepercayaan publik. Padahal kepercayaan tidak lahir dari desain infografis yang menarik, konferensi pers yang formal, atau jargon pelayanan prima yang diulang setiap tahun.
Kepercayaan lahir ketika rakyat benar-benar merasakan perubahan.
Ketika jalan diperbaiki tanpa harus viral terlebih dahulu. Ketika pasien dilayani tanpa harus membuat video keluhan. Ketika bantuan sosial tepat sasaran tanpa drama birokrasi. Ketika pejabat mendengar kritik tanpa sibuk mencari siapa yang harus dibungkam.
Seharusnya pemerintah menjadikan kritik dan suara nyinyir netizen sebagai bahan evaluasi. Bukan ancaman. Sebab kritik adalah alarm demokrasi. Ia mungkin keras, kadang menyakitkan, tetapi justru menyelamatkan pemerintah dari kesombongan kekuasaan.
Respons cepat memang penting. Transparansi informasi juga penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan memperbaiki keadaan.
Karena citra pemerintah yang baik tidak dibangun dari pencitraan berlebihan. Citra terbaik lahir secara alami ketika masyarakat merasa dilayani dengan benar.
Dan pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang pandai membuat klarifikasi.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu menghadirkan perubahan nyata.
Sebab rakyat tidak hidup dari narasi.
Rakyat hidup dari keadilan pelayanan yang benar-benar terasa.
Ironinya, di era hari ini, kadang laporan warga lebih cepat dibaca admin media sosial daripada pejabat yang digaji untuk menyelesaikan masalahnya. Balasan “terima kasih atas laporannya” datang hitungan menit, tetapi tindak lanjutnya bisa hilang berminggu-minggu seperti sinyal di daerah blank spot.
(Red/Frj)
Editor:Sofid
