News

Sejarah Baru di DPR RI, Ketua Umum RABN Agus Winarno, SH.,Puji Langkah Presiden Prabowo Sampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027

×

Sejarah Baru di DPR RI, Ketua Umum RABN Agus Winarno, SH.,Puji Langkah Presiden Prabowo Sampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027

Sebarkan artikel ini

Sejarah Baru di DPR RI, Ketua Umum RABN Agus Winarno, SH.,Puji Langkah Presiden Prabowo Sampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027

RABN.CO.ID, JAKARTA – 21 Mei 2026 — Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) Agus Winarno SH memberikan apresiasi atas langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menurut Agus Winarno, momentum tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah tata kelola pemerintahan nasional karena menunjukkan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi politik yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif serta seluruh rakyat Indonesia.

“Sejarah mencatat, baru kali ini Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN di hadapan DPR RI. Ini merupakan bentuk kepemimpinan yang menunjukkan tanggung jawab, keterbukaan, dan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan arah pembangunan nasional,” ujar Agus Winarno SH di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pidato Presiden Prabowo disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam menyusun arah kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan fiskal negara tahun 2027. Kehadiran Presiden secara langsung dalam forum tersebut dinilai mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen strategis negara yang harus diarahkan untuk melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“APBN harus menjadi alat untuk melindungi rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun masa depan Indonesia,” tegas Presiden Prabowo di hadapan sidang paripurna DPR RI.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari strategi menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Untuk menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, pemerintah menetapkan target defisit APBN pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dengan tingkat inflasi dijaga pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Pemerintah juga menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen. Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.

Di sektor energi, target lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2027 berada di kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
Sebagai bentuk penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah akan melanjutkan berbagai program prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, serta layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

Di sektor maritim, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 5.000 desa nelayan modern yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, serta stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, Presiden menyampaikan langkah penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui pembentukan Badan Pengelola Ekspor guna meningkatkan nilai tambah komoditas strategis nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memberantas praktik korupsi di seluruh sektor pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) Agus Winarno SH menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat serta komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2027 tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan negara, serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.Tutup Agus Winarno.

(Red/aw)
Editor:Sofid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *