BGN Sesuaikan Skema MBG 2026, Pemerintah Pastikan Perlindungan Gizi Nasional Tetap Optimal
RABN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian strategis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 seiring penyesuaian anggaran menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi global, sekaligus memastikan program prioritas nasional tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa langkah efisiensi dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyusul meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat gejolak geopolitik internasional, termasuk krisis di kawasan Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia.
“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz, kami telah melakukan konsolidasi sesuai arahan Presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujar Dadan, Jumat (22/5/2026).
Salah satu penyesuaian utama dalam implementasi Program MBG adalah pengurangan layanan makan bergizi bagi peserta didik dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut diberlakukan pada sebagian besar sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran lima hari.
Meski demikian, pemerintah memastikan kelompok prioritas tetap memperoleh perlindungan penuh. Sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari tetap mendapatkan layanan MBG selama enam hari. Pengecualian juga diberikan bagi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Menurut Dadan, langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian yang terukur agar efisiensi anggaran tidak mengurangi sasaran utama program, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting nasional.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk sekolah yang masih menjalankan enam hari belajar dan sekolah di wilayah 3T maupun daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” jelasnya.
Selain penyesuaian hari layanan sekolah, pemerintah juga membatasi distribusi MBG selama masa libur sekolah. Dalam skema baru, pelayanan pada masa libur difokuskan kepada kelompok rentan yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.
Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Pemerintah menilai ketiga kelompok tersebut memiliki peran penting dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia sejak fase awal kehidupan.
“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.
Di tengah penyesuaian anggaran, pemerintah memastikan kualitas program tetap terjaga. BGN menegaskan bahwa anggaran bahan baku makanan tidak mengalami perubahan. Nilai bahan baku MBG tetap dipertahankan sebesar Rp10 ribu per porsi dengan mekanisme penyesuaian berdasarkan indeks kemahalan daerah.
“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” ujar Dadan.
Dari total pagu anggaran BGN tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga fleksibilitas fiskal pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
Kebijakan penyesuaian MBG 2026 dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program prioritas nasional.
Pemerintah menegaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi komitmen negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran digunakan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjaga momentum penurunan stunting nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(Red/Frj)
Editor:Sofid
