Yayasan Rakus di Balik MBG Pemalang: Program Gizi Anak Diduga Dijadikan Ladang Kantong Pribadi
RABN.CO.IS, PEMALANG – Rabu (20/5/2026) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi simbol kepedulian negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia kini mulai diselimuti sorotan tajam di Kabupaten Pemalang. Di balik semangat pemenuhan gizi nasional, muncul dugaan adanya praktik penguasaan pengelolaan dapur MBG oleh pihak yayasan tertentu demi kepentingan keuntungan kelompok dan kantong pribadi.
Program yang dibangun dengan uang negara untuk memastikan anak-anak mendapat makanan sehat, kini justru diduga berubah menjadi arena permainan kepentingan. Aroma intervensi yayasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semakin kuat terdengar dari berbagai sumber internal.
Sorotan publik bukan lagi soal teknis memasak atau distribusi makanan, melainkan dugaan munculnya “kerajaan kecil” yang mengendalikan rantai pengadaan pangan hingga keputusan dapur.
Sejumlah sumber menyebut ada pihak yayasan yang diduga terlalu jauh mencampuri wilayah teknis operasional SPPG, mulai dari pengondisian vendor bahan baku, pengaturan distribusi logistik, hingga dugaan tekanan terhadap ahli gizi dan Kepala SPPG (KASPPG).
Padahal dalam regulasi Badan Gizi Nasional (BGN), posisi yayasan hanya sebatas mitra administratif dan penunjang operasional.
Bukan pengendali dapur. Bukan penentu arah anggaran pangan negara.
Namun fakta yang berkembang di lapangan disebut berbeda. Ahli gizi dan KASPPG yang seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kualitas menu dan sistem pangan, diduga justru tidak benar-benar independen. Ruang profesional mereka disebut dipersempit oleh kepentingan nonteknis dan tekanan kelompok tertentu.
Jika dugaan itu benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar administrasi biasa. Ini menyangkut rusaknya tata kelola program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Yang paling memprihatinkan, mulai muncul dugaan adanya permainan harga bahan baku dalam pelaksanaan MBG. Sejumlah pihak menduga terdapat pengaturan vendor tertentu yang berpotensi memunculkan praktik markup pengadaan pangan.
Pertanyaan publik kini sederhana: siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan dari program rakyat ini?
Saat negara menggelontorkan anggaran miliaran rupiah demi memperbaiki gizi generasi muda, justru muncul kesan bahwa sebagian pihak diduga lebih sibuk menghitung laba dibanding memastikan kualitas makanan anak-anak.
Jika pengadaan bahan pangan diarahkan melalui jalur tertentu dengan harga yang tidak wajar, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara.
Kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak pun ikut dipertaruhkan.
Ironisnya, program yang seharusnya menjadi wajah kepedulian sosial pemerintah justru terancam berubah menjadi bancakan proyek berkedok pelayanan rakyat.
Dalam pedoman resmi BGN sendiri sebenarnya sudah ditegaskan bahwa pengelolaan logistik dan kualitas gizi wajib berada di bawah pengawasan sistem BGN, pengadaan bahan baku harus transparan serta dapat diaudit, dan BGN memiliki kewenangan menghentikan operasional dapur bila ditemukan pelanggaran.
Artinya, jika ada pihak luar yang mencoba mengendalikan vendor, mengatur rantai suplai, hingga mempengaruhi keputusan ahli gizi dan operasional dapur, maka tindakan tersebut patut diduga bertentangan dengan tata kelola resmi MBG.
Publik kini menunggu ketegasan Badan Gizi Nasional ( BGN ) untuk turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG di Pemalang. Pemeriksaan dinilai harus dilakukan secara terbuka, mulai dari alur pengadaan bahan baku, penunjukan vendor, distribusi logistik, hingga hubungan yayasan dengan pengelolaan dapur.
Negara tidak boleh kalah oleh dugaan “mafia dapur” yang menjadikan program gizi anak sebagai lahan keuntungan.
Karena ketika anggaran pangan mulai dicemari kepentingan kelompok dan kerakusan pengelola, yang dipertaruhkan bukan hanya uang rakyat — tetapi masa depan generasi Indonesia sendiri.
Bila yayasan mulai merasa lebih berkuasa dari aturan negara, maka yang lahir bukan pelayanan sosial — melainkan oligarki dapur berkedok kepedulian.
(Red/RS)
Editor:Sofid
