Diduga Satu Orang Banyak Kursi, Regenerasi PDAM Tirta Mulia Pemalang Mati Suri
RABN.CO.ID, PEMALANG – Di perusahaan daerah, jabatan bukan warisan, apalagi koleksi pribadi. Ia adalah amanah dengan masa tugas, tanggung jawab, sekaligus kewajiban menyiapkan regenerasi. Namun ketika satu nama masih bersinggungan dengan sejumlah posisi strategis, publik wajar bertanya: organisasi sedang kekurangan kader, atau kursinya yang terlalu nyaman?
Direktur Utama PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, Budi Harsudiono Seto Aji, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.3.3.2/210/Tahun 2026 tanggal 24 Juli 2026 untuk periode 2026–2031, sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pemalang (28/7).
Awak media rabn.co.id lakukan konfirmasi di kantor PDAM, Rabu (12/8/2026), Budi menegaskan dirinya telah mengundurkan diri dari posisi Manajer IT sebelum diangkat menjadi Dirut. Fungsi tersebut kini dijalankan oleh Kepala Divisi, Afif. Ucapnya
Tetapi satu kursi lain masih menyisakan tanda tanya: Ketua Koperasi.
Budi menyebut telah menyerahkan kepada anggota koperasi untuk menggelar rapat luar biasa guna memilih pengurus baru. Selama keputusan itu belum lahir, publik tentu masih berhak mempertanyakan status dan batas kewenangannya.
Secara aturan, rangkap jabatan tidak otomatis berarti pelanggaran.
Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMDAM pun perlu dibaca secara utuh.
Namun tata kelola bukan hanya soal lolos dari pasal. Ada independensi, transparansi, etika, dan potensi konflik kepentingan yang harus dijaga.
Kalimat sederhana: kalau alasan efisiensi dipakai untuk memangkas struktur, jangan sampai yang dipangkas hanya jumlah kursinya—sementara pemegang kursinya tetap orang yang sama.
Sebab pemimpin sejati bukan yang mampu duduk di banyak kursi, melainkan yang berani meninggalkan kursi lama setelah mendapat amanah baru, lalu memastikan organisasi tetap berjalan.
PDAM Tirta Mulia Pemalang kini tidak hanya membutuhkan pemimpin. Ia membutuhkan regenerasi. Sebab jabatan boleh berganti, tetapi jangan sampai kaderisasi justru diminta menunggu terlalu lama.
(Red/Frj)
Editor: Sofid
