Pemalang Dalam Sorotan : Polri Bongkar Jaringan TPPO Internasional Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Terungkap
RABN.CO.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap jaringan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara yang menggunakan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan ke Rusia dan dijadikan personel militer dalam konflik Rusia–Ukraina.
Berdasarkan pemutakhiran informasi hingga 15 November 2026, pengungkapan perkara secara nasional melibatkan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Barat. Dalam lima laporan polisi, aparat mencatat sebanyak 58 korban dan menetapkan 13 tersangka. Satu korban dilaporkan meninggal dunia.
Modus perekrutan dilakukan melalui media sosial, grup lowongan pekerjaan, aplikasi komunikasi, hingga jaringan pertemanan. Para korban dijanjikan pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, serta pembangunan fasilitas pertahanan dengan iming-iming bonus kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan 3.000 dolar AS atau sekitar Rp50 juta.
Namun, di balik tawaran menggiurkan tersebut, para calon korban diduga diarahkan menandatangani kontrak militer setelah tiba di Rusia. Sejumlah keberangkatan difasilitasi menggunakan visa turis dengan jalur transit Dubai.
Dalam pengembangan perkara, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap delapan tersangka yang terdiri atas dua warga negara asing asal Rusia dan Ukraina serta enam warga negara Indonesia. Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari perekrutan, pengurusan akomodasi, penyediaan uang saku, hingga pengaturan keberangkatan.
*PEMALANG JADI SOROTAN PENYIDIKAN*
Salah satu temuan penting muncul di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Polisi menemukan sebuah rumah yang diduga dipersiapkan sebagai tempat latihan fisik dan pengenalan penggunaan senjata bagi calon tentara bayaran sebelum diberangkatkan ke Rusia.
Rumah tersebut dikaitkan dengan tersangka IM alias Ivan/Ifan, warga negara Ukraina. Tiga tersangka WNI yang dikaitkan dengan jaringan lokal di Pemalang, yakni Amel, Sevia alias SA, dan AMR, diduga membantu komunikasi dengan calon korban serta menyiapkan fasilitas dan akomodasi.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, dalam keterangan pada 13 November 2026, menyampaikan bahwa pelatihan semimiliter tersebut belum sempat dilaksanakan karena jaringan lebih dahulu terungkap oleh aparat kepolisian.
*15 WNI TELAH DIBERANGKATKAN KE RUSIA*
Dalam klaster perkara Polres Metro Jakarta Barat, tercatat 23 WNI terjaring jaringan perekrutan. Sebanyak 15 orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan delapan lainnya berhasil dicegah keberangkatannya atau mengundurkan diri setelah mengetahui risiko pekerjaan tersebut.
Kondisi para WNI yang berada di Rusia dilaporkan memprihatinkan. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya mengalami luka berat akibat ranjau di wilayah konflik. Sebagian korban juga dilaporkan kesulitan berkomunikasi dengan keluarga dan menghadapi hambatan untuk kembali ke Indonesia.
Polri masih mengembangkan penyidikan guna menelusuri jaringan perekrut lainnya, aliran dana, jalur keberangkatan, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di luar negeri.
Para tersangka dalam perkara ini dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pengungkapan ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri dengan gaji fantastis tanpa kejelasan perusahaan, legalitas pekerjaan, dan dokumen penempatan.
Publik juga menantikan langkah pemerintah untuk memastikan keselamatan WNI yang masih berada di Rusia, mengungkap seluruh jaringan perekrutan hingga ke akar-akarnya, serta mengupayakan pemulangan para korban.
Penyidikan masih berlangsung. Pengungkapan 58 korban dan 13 tersangka menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan TPPO internasional yang diduga memanfaatkan harapan masyarakat memperoleh pekerjaan, tetapi justru menempatkan mereka dalam ancaman konflik bersenjata.(Red/Frj)
Redaksi: Sofid











