Dr. Imam Subiyanto Desak KPK Pisahkan Pembuktian Dugaan Pemerasan BUMD dan Jual Beli Jabatan Direktur PDAM Pemalang
RABN.CO.ID, PEMALANG – 12 November 2026 – Rangkaian pemeriksaan sejumlah pejabat Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari praktisi hukum dan advokat, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM., C.LA., C.TLS.
Dr. Imam menekankan pentingnya KPK membedakan secara tegas konstruksi hukum dugaan pemerasan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi berupa praktik jual beli jabatan Direktur PDAM Pemalang.
Menurutnya, kedua dugaan tersebut dapat memiliki hubungan faktual, tetapi tidak serta-merta merupakan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, penyidik perlu menguraikan unsur delik, peran masing-masing pihak, tujuan pemberian uang, serta alat bukti yang mendukung setiap dugaan secara tersendiri.
Pemeriksaan Pejabat PDAM Harus Menghasilkan Kejelasan Konstruksi Perkara
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang, Budi Harsudiyono Setyo Aji, pada 20 Oktober 2026.
Pada 3 November 2026, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi, termasuk mantan Direktur Teknik PDAM, Djulianto, serta Manajer Keuangan PDAM, Eka A. Setiawati.
Rangkaian pemanggilan berlanjut pada 4 November 2026 terhadap seorang pejabat manajerial PDAM dan 5 November 2026 terhadap Direktur Utama PDAM.
Pemeriksaan tersebut diberitakan berkaitan dengan pendalaman dugaan permintaan uang kepada sejumlah BUMD dalam perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Namun, Dr. Imam menilai bahwa dugaan jual beli jabatan Direktur PDAM, apabila terdapat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, memerlukan pembuktian tersendiri dan tidak boleh hanya disimpulkan dari adanya pemeriksaan pejabat PDAM.
Dua Dugaan Tindak Pidana Harus Dibedakan
Dr. Imam menjelaskan bahwa dugaan pemerasan terhadap BUMD pada prinsipnya perlu ditelusuri melalui unsur penyalahgunaan kekuasaan, permintaan atau penerimaan sesuatu, serta hubungan perbuatan tersebut dengan kewenangan jabatan.
Sementara itu, dugaan jual beli jabatan memerlukan penelusuran mengenai ada atau tidaknya pemberian uang, hadiah, atau janji yang dimaksudkan untuk memengaruhi proses seleksi, pengangkatan, atau keputusan pejabat yang berwenang.
“KPK harus mampu membedakan secara tegas antara dugaan pemerasan terhadap BUMD dan dugaan jual beli jabatan Direktur PDAM Pemalang. Keduanya mungkin memiliki keterkaitan, tetapi konstruksi tindak pidana, tujuan transaksi, dan pembuktiannya tidak boleh dicampuradukkan. Apabila ditemukan indikasi transaksi jabatan, maka harus dilakukan pendalaman secara khusus,” demikian rancangan pernyataan Dr. Imam.
Ia menilai pemisahan konstruksi pembuktian diperlukan agar penyidikan tidak menimbulkan kekaburan mengenai siapa yang diduga melakukan perbuatan, siapa yang dirugikan atau menjadi sasaran permintaan uang, serta siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu transaksi.
Aliran Dana Harus Ditelusuri Berdasarkan Tujuan Transaksinya
Dr. Imam menegaskan bahwa keberadaan transaksi keuangan saja belum cukup untuk membuktikan tindak pidana jual beli jabatan.
Penyidik perlu membuktikan hubungan antara aliran dana, maksud pemberian, pihak penerima, serta kewenangan dalam pengangkatan direksi.
“Apabila terdapat uang yang mengalir kepada pihak tertentu, KPK harus memastikan apakah uang tersebut merupakan hasil dugaan pemerasan terhadap BUMD atau justru berkaitan dengan kepentingan memperoleh jabatan Direktur PDAM. Perbedaan tujuan transaksi inilah yang harus dibuktikan secara cermat,” jelasnya.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap dokumen pengangkatan direksi, tahapan seleksi, keputusan pejabat berwenang, bukti transaksi, serta komunikasi para pihak dapat menjadi bagian penting dalam menguji kemungkinan hubungan tersebut.
KPK Didorong Mengembangkan Penyidikan Jika Ditemukan Bukti Baru
Lebih lanjut, Dr. Imam meminta KPK tidak mengabaikan kemungkinan adanya tindak pidana lain yang terungkap dalam pemeriksaan perkara dugaan pemerasan.
Namun, pengembangan perkara harus tetap berlandaskan bukti yang sah, bukan semata-mata spekulasi atau opini publik.
“Jangan sampai dugaan jual beli jabatan dianggap otomatis terbukti hanya karena terdapat perkara pemerasan terhadap BUMD. Sebaliknya, jangan pula kemungkinan tindak pidana lain diabaikan apabila terdapat bukti yang mengarah ke sana. KPK harus menguji masing-masing perbuatan berdasarkan unsur pidananya,” tegasnya.
Ia juga meminta KPK segera menetapkan tersangka baru apabila hasil pengembangan penyidikan telah memenuhi persyaratan hukum, termasuk kecukupan alat bukti dan prosedur penetapan tersangka.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Menimbulkan Kekaburan Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Dr. Imam, ketepatan dalam merumuskan konstruksi perkara merupakan bagian penting dari prinsip kepastian hukum.
Pemisahan pembuktian tidak selalu mengharuskan penyidik membuat berkas perkara yang berbeda sejak awal. Akan tetapi, setiap dugaan tindak pidana harus memiliki uraian perbuatan, unsur hukum, dan dukungan alat bukti yang jelas.
Dalam konteks tersebut, ketentuan mengenai suap, gratifikasi, maupun pemerasan dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi harus diterapkan sesuai fakta dan waktu terjadinya perbuatan.
“Yang terpenting bukan sekadar banyaknya pihak yang diperiksa, melainkan apakah penyidik dapat membuktikan secara terang peristiwa pidananya. KPK harus memastikan bahwa setiap penetapan tersangka mempunyai dasar hukum dan alat bukti yang kuat,” ujarnya.
Dr. Imam: Usut Tuntas, Tetapi Jangan Campuradukkan Dua Peristiwa Hukum
Menutup pernyataannya, Dr. Imam meminta agar proses penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan PDAM Pemalang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak KPK mengusut tuntas dugaan pemerasan terhadap BUMD. Namun, apabila terdapat dugaan jual beli jabatan Direktur PDAM Pemalang, perkara tersebut harus diuji melalui konstruksi hukum dan pembuktian tersendiri. Telusuri siapa pemberi dan penerima uang, apa tujuan transaksinya, serta siapa yang menggunakan kewenangan dalam pengangkatan jabatan. Jika alat bukti telah cukup, segera tetapkan tersangka sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Dr. Imam Subiyanto.(Red/Frj)
Editor: Sofid
