News

Usai Anom Jadi Tersangka KPK, RABN Desak Plt Bupati Nurkholes Ganti Kepala Dinas Kesehatan dan Hapus Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari

×

Usai Anom Jadi Tersangka KPK, RABN Desak Plt Bupati Nurkholes Ganti Kepala Dinas Kesehatan dan Hapus Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari

Sebarkan artikel ini

Usai Anom Jadi Tersangka KPK, RABN Desak Plt Bupati Nurkholes Ganti Kepala Dinas Kesehatan dan Hapus Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari

RABN.CO.ID, SEMARANG – Penunjukan Wakil Bupati Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang pascapenetapan Anom Widiyantoro sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi momentum untuk melakukan pembenahan total di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan.Jumat (31/7/2026)

Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) mendesak Plt Bupati segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta menghapus Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari apabila dinilai tidak lagi efektif menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut RABN, kepercayaan publik yang sedang menurun tidak dapat dipulihkan hanya melalui pergantian pimpinan daerah.Reformasi birokrasi harus menyentuh sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama bidang kesehatan.
“Jangan berhenti pada pergantian kursi bupati. Masyarakat membutuhkan keberanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang memegang peran strategis. Kepala Dinas Kesehatan harus dievaluasi secara objektif, sementara keberadaan Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari perlu dikaji, bahkan dihapus jika tidak memberikan nilai tambah terhadap tata kelola rumah sakit,” demikian aspirasi yang disampaikan RABN.

RABN menilai kasus hukum yang menjerat kepala daerah semestinya menjadi titik awal pembenahan sistem pemerintahan.

Fokus tidak hanya pada individu, tetapi juga pada mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan.

Kini publik menunggu keberanian Plt Bupati Nurkholes mengambil keputusan strategis. Jika momentum ini hanya berakhir pada pergantian nama di kursi kepemimpinan tanpa pembenahan birokrasi, kepercayaan masyarakat yg akan semakin sulit dipulihkan. Sebaliknya, langkah tegas mengevaluasi pejabat strategis dan mereformasi tata kelola pelayanan kesehatan akan menjadi bukti bahwa perubahan benar-benar dimulai dari dalam sistem.

Karena pada akhirnya, jabatan datang dan pergi. Yang tetap tinggal adalah jejak keberanian seorang pemimpin—atau jejak pertanyaan publik yang tak pernah mendapat jawaban.

(Red/Frj)
Editor: Sofid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *