KPK Sapu Bersih Kepala Daerah Sepanjang 2026
RABN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 mencatat sedikitnya 12 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Penindakan itu menyasar bupati hingga wali kota dengan dugaan perkara yang beragam, mulai dari suap proyek, jual beli jabatan, pemerasan, hingga gratifikasi.Minggu ( 2/8/2026)
Dalam rentang tersebut, OTT KPK paling baru menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada 28 Juli 2026. Kasus yang disangkakan berkaitan dengan pemerasan, main proyek dan dugaan dagang jabatan.
Daftar 12 Kepala Daerah SD — Bupati Pati, Jawa Tengah, terjaring OTT pada 19 Januari 2026 terkait suap proyek dan jual beli jabatan perangkat desa.
MD — Wali Kota Madiun, Jawa Timur, terjaring OTT pada 19 Januari 2026 terkait pemerasan dana CSR, fee proyek, dan gratifikasi .
FA — Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, terjaring OTT pada 3 Maret 2026 terkait pengadaan jasa outsourcing perusahaan keluarga .
MFT — Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, terjaring OTT pada 12 Maret 2026 terkait suap ijon proyek Pemkab .
SAR — Bupati Cilacap, Jawa Tengah, terjaring OTT pada 13 Maret 2026 terkait pemerasan terhadap OPD soal setoran THR.
GSW — Bupati Tulungagung, Jawa Timur, terjaring OTT pada 10 April 2026 terkait pemerasan terhadap 16 kepala OPD .
ED — Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, terjaring OTT pada 9 Juni 2026 terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim .
SA — Bupati Kuantan Singingi, Riau, terjaring OTT pada 30 Juni 2026 terkait suap jabatan sekda dan mobil mewah senilai Rp 2,05 miliar .
SA — Bupati Langkat, Sumatera Utara, terjaring OTT pada 3 Juli 2026 terkait fee proyek Disdik dan Disperkim serta dugaan gratifikasi Rp 3,5 miliar.
ES — Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, terjaring OTT pada 11 Juli 2026 terkait pemerasan dan pemotongan bayaran ASN Pemkab.
Lalu AZ — Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terjaring OTT pada 21 Juli 2026 terkait korupsi main proyek dan penerimaan suap total Rp 12,4 miliar.
AW — Bupati Pemalang, Jawa Tengah, terjaring OTT pada 28 Juli 2026 terkait main proyek hingga dagang jabatan.
Rentetan OTT ini menunjukkan bahwa penindakan KPK sepanjang 2026 masih didominasi perkara yang melibatkan pejabat daerah.
Modus yang muncul berulang antara lain pengaturan proyek, pemerasan terhadap bawahan, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan.
Dengan bertambahnya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026 genap menjadi 12 orang. KPK menegaskan penindakan dilakukan berdasarkan proses hukum dan bukti yang diperoleh dalam operasi di lapangan.
(Red/Frj)
Editor: Sofid
