Gubernur Jawa Barat KDM , Tanpa Kompromi Hentikan Tambang Ilegal 46 Hektar di Majalengka Pengusaha Tak Boleh Kebal Aturan
RABN.CO.ID. MAJALENGKA – 17 November 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan tanah, pasir, dan batu yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Majalengka. Senin (16/22/2026) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi langsung sekaligus menghentikan aktivitas galian C ilegal di sejumlah titik.
Penertiban menyasar lokasi di sekitar Jalan Lingkar Selatan Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, serta kawasan Blok Dogol, Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Aktivitas pertambangan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tersebut mencakup area sekitar 46 hektare.

Langkah ini dilakukan menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait kerusakan lingkungan, kondisi jalan yang memburuk, serta dampak aktivitas kendaraan pengangkut material tambang. Bahkan, aktivitas tersebut diduga telah menimbulkan korban jiwa, sehingga memerlukan pemeriksaan dan penanganan serius dari instansi berwenang.
Mantan Kepala Desa Pajajar, Jubed, membenarkan adanya penertiban tersebut. Ia menyampaikan bahwa masyarakat turut mendampingi Gubernur dalam inspeksi lapangan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan Majalengka.
Menurutnya, ratusan kendaraan dam truk dan engkel setiap hari mengangkut pasir serta batu menuju sejumlah proyek pembangunan dan pabrik di Majalengka, Cirebon, hingga Indramayu.
Selain mempercepat kerusakan jalan akibat muatan berat, kendaraan pengangkut material juga dikeluhkan karena pasir dan batu kerap berjatuhan serta debu beterbangan akibat muatan yang tidak ditutup terpal.
Dalam inspeksi tersebut, Dedi Mulyadi langsung menghubungi pihak pengelola tambang dan meminta seluruh aktivitas penambangan dihentikan. Pita pembatas dipasang di lokasi dan akses masuk sebagai tanda penghentian operasional.
KDM menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup ruang investasi maupun kegiatan usaha. Namun, seluruh aktivitas pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan, persyaratan teknis, serta aspek perlindungan lingkungan sebelum beroperasi.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara keuntungan ekonomi yang dinikmati pengusaha dengan beban kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang harus ditanggung pemerintah serta masyarakat.
“Jalan kabupaten rusak akibat angkutan dengan beban berat melebihi kapasitas, lingkungan apalagi dirusak. Yang untung pengusaha, sementara pemerintah menanggung kerusakannya,” tegasnya.
Gubernur meminta kendaraan yang belum memasuki area tambang untuk kembali, sedangkan truk yang sudah berada di dalam lokasi diminta segera keluar. Seluruh aktivitas penggalian juga diperintahkan berhenti sampai persoalan perizinan dan kelayakan lokasi diselesaikan.
Penertiban Harus Berlanjut pada Pengawasan dan Penegakan Hukum
Langkah pemerintah daerah ini diharapkan tidak berhenti pada pemasangan pita pembatas dan penghentian sementara aktivitas tambang. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, reklamasi, keselamatan kerja, hingga dampak kerusakan infrastruktur.
Instansi teknis dan aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran ketentuan pertambangan serta siapa pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan kerugian lingkungan maupun masyarakat.
Penegakan aturan pertambangan bukan semata-mata persoalan menghentikan kegiatan usaha, melainkan memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab, tidak mengorbankan keselamatan warga, dan tidak meninggalkan kerusakan bagi generasi mendatang.
Prinsipnya jelas: investasi harus memberikan manfaat bagi daerah, bukan justru mewariskan kerusakan lingkungan dan beban sosial kepada masyarakat.
*RABN.CO.ID | Mengawal kebijakan publik, lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat.*
(Red/Frj)
Editor: Sofid











